PEKANBARU - Gubri Syamsuar kumpulkan seluruh Kepala Desa (Kades) se-Provinsi Riau dalam sebuah pertemuan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 1 hingga 3 November. Namun pertemuan yang dilaksanakan menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur Syamsuar ini ditanggapi banyak pihak.

Pemprov menyebut kegiatan ini Rapat Kerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Desa. Hanya saja pertemuan ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat.

Ada yang menduga bahwa pertemuan ini memiliki nuansa politik, terutama karena Syamsuar akan mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dalam Pemilu mendatang. Apalagi daftar calon tetap (DCT) akan diumumkan pada 4 November ini.

Namun, Ketua Komisi I DPRD Riau yang membidangi masalah Hukum dan Pemerintahan, Eddy A. Mohd Yatim, menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui ada atau tidak agenda politik dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan ini adalah bagian dari kerja sama dengan Dinas PMD Dukcapil yang menjadi mitra Komisi V yang membidangi masalah Kesra.

"Malah saya mendengar ada pihak-pihak yang memandang kegiatan ini bernuansa politis, karena dilakukan menjelang pelaksanaan Pileg. Pendapat itu kan bisa-bisa, namanya kita ini negara demokrasi, semua orang boleh berpendapat," jelas Eddy Yatim dikutip dari tribunpekanbaru, Rabu (1/11/2023).

Eddy Yatim juga mengingatkan pentingnya memastikan bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat yang konkret kepada para Kepala Desa, daripada hanya menjadi seremoni yang menghabiskan anggaran yang besar. Sebelumnya, banyak Kepala Desa telah mengeluhkan bahwa pertemuan serupa tahun lalu cuma berfokus pada sambutan-sambutan, tanpa memberikan hasil yang memadai.

Eddy Yatim berharap agar evaluasi menyeluruh dilakukan dalam kegiatan ini dan bahwa manfaatnya bagi pemerintahan desa harus menjadi fokus utama. Ia juga mencatat bahwa ada pandangan dari beberapa pihak yang menganggap kegiatan ini memiliki nuansa politik, terutama karena diadakan menjelang Pemilu Legislatif.

Namun, Yatim menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, semua orang memiliki hak untuk berpendapat.

Pertemuan ini akan terus menjadi perhatian masyarakat, seiring dengan mendekatnya pelaksanaan Pemilu. Sementara isu-isu terkait politik dan pemerintahan terus menjadi topik hangat di Provinsi Riau. (*)

BERITA LAINNYA
Markas Judi Online Digerebek di Aparteman Batam Beromzet Rp 350 Juta per Hari Bawaslu Riau Tegaskan Paslon Harus Bersihkan APK dan Serahkan LPPDK Sebelum Masa Tenang Pilkada 2024 Bendahara Desa Kelumpang Inhil Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Rp1,3 Miliar Pemko Pekanbaru Fokus Perbaikan Jalan Rusak, Overlay Jadi Prioritas 2025 Pemko Pekanbaru Siapkan Pemindahan 277 Pengungsi Rohingya ke Lokasi Lebih Layak		Keuangan Diklaim Membaik, TPP ASN Pemko Pekanbaru Direncanakan Naik Tahun Depan Toyota Hadirkan Formasi Kendaraan Ramah Lingkungan di GJAW 2024, Dukung Net Zero Emission 2060 Pelanggan Tirta Indra di Inhu Sudah Bisa Bayar Tagihan Air di BRK Syariah Polisi Ungkap 16 Kasus TPPO di Riau, Selamatkan 41 Korban Curah Hujan Tinggi Tak Signifikan Tingkatkan Debit Waduk PLTA Koto Panjang