PEKANBARU - Pembentukan panitia khusus (Pansus) yang digaungkan DPRD Riau pasca 11 kematian pekerja di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) belum juga direalisasikan.
Meski Komisi V DPRD Riau sempat mewanti-wanti Dirut PT PHR, Jafee A Suardin agar tak lagi mangkir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Pansus akan dibentuk dengan dan atau tanpa kehadirannya, hal itu ternyata belum tampak saat RDP keempat yang dilangsungkan hari ini, Senin (20/3/2023).
Dalam pertemuan tersebut, Jafee lagi-lagi tidak hadir dan hanya mengirimkan surat kuasa untuk EVP Upstream Business PT PHR, Edwil Suzandi.
"Dirutnya tidak hadir. Cuma sudah dibacakan surat kuasa untuk pak edwil. Beliau termasuk kuasa penuh untuk menyikapi daripada rapat hari ini," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Karmila Sari.
Meski begitu, Karmila melanjutkan, Komisi V DPRD Riau tetap mengeluarkan beberapa rekomendasi, yaitu pertama agar PT PHR merevisi kontrak kerja dengan mitra kerjanya.
"Artinya dengan vendor-vendor tadi. Direvisi dengan standardisasi keselamatan kerja," ujarnya.
Kedua, kata Karmila, lebih selektif dengan vendor ataupun mitra kerja. Ketiga, Komisi V DPRD Riau meminta PHR menuntaskan pemeriksaan kesehatan sesuai investigasi dari Disnakertrans Riau.
"Mereka (Disnaker) menyampaikan di atas umur 40 tahun itu harus dilakukan yang namanya pemeriksaan khusus," tuturnya.
"Makanya di situ ditemukan indikasi jantung, dari 600 orang, 70 orang terindikasi jantung. Kita minta kepastian jangan sampai mengganggu operasional," jelasnya.
Komisi V DPRD Riau juga minta PT PHR agar solusi-solusi ini dipublikasikan baik di media cetak maupun online.
"Jadi masyarakat tahu seberapa besar respon dari PHR terhadap 11 orang yang sudah meninggal ini," tutupnya.
Penulis: Rinai
Editor: Barkah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
