PEKANBARU - Jumlah sekolah lanjut tingkat atas (SLTA) di Kota Pekanbaru tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang membeludak. Kekurangan SLTA ini menyebabkan banyak lulusan SLTP tidak tertampung di SMA/SMK negeri.

Hal itu terungkap dari keluhan masyarakat yang anaknya tidak tertampung saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online belum lama.

Menyikapi hal itu, anggota DPRD Provinsi Riau asal daerah pemilihan (Dapil) Kota Pekanbaru, Arnita Sari mengatakan pihaknya akan mendorong Pemprov Riau mencarikan solusi masalah tersebut.

"Dari data kami terima, jumlah SMA negeri 18 dan SMK negeri hanya 5. Tentunya jumlah ini sangat kurang dan tidak mencukupi dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang wilayahnya sangat luas," katanya, Selasa (16/8/2022).

Oleh karena itu, politisi PKS itu meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau membangun sekolah baru dan menambah ruang belajar di sekolah-sekolah yang ada.

Dia menyebutkan kekurangan SMA dan SMK negeri di antaranya di wilayah Rumbai Barat, Rumbai, dan Rumbai Timur. Begitu juga wilayah pemekaran Kecamatan Tampan yakni Tuah Madani dan Binawidya hanya ada beberapa sekolah negeri.

"SMA negeri di wilayah itu hanya dua sekolah. Sementara jumlah penduduknya paling padat dibandingkan kecamatan lain," katanya.

Dia berharap Gubernur Riau Syamsuar segera mengatasi masalah ini dengan membangun SMA/SMK negeri baru pada tahun ini. Sehingga, ada pemerataan jumlah SMA/SMK negeri di Kota Pekanbaru.

“Seharusnya di setiap kecamatan di Kota Pekanbaru memiliki bangunan SMA/SMK negeri yang memadai, untuk menampung siswa-siswi sesuai dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah,” kata Arnita.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti. Menurutnya daya tampung untuk calon peserta didik SLTA di Pekanbaru saja hanya sekitar 7 ribu. Sedangkan jumlah lulusan SMP/sederajat mencapai 20 ribu lebih. Artinya, ada sekitar 12 ribu calon siswa yang tak tertampung.

"Hari ini yang jadi persoalan adalah PPDB. Sebenarnya masalah ini selesai ketika daya tampung bisa diselesaikan oleh Pemprov Riau. Jangankan daya tampung di Pekanbaru, di Kota Dumai juga masih ada bangunan yang belum layak ditempati. Inilah masalah dunia pendidikan kita," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti, Kamis (4/8/2022) lalu.

Masalah ini, kata Poti, juga menjadi aspirasi warga saat anggota dewan turun reses. Dia minta Pemprov Riau menjadikan aspirasi ini prioritas dalam rekomendasi laporan reses.

Penulis: Rico Mardianto
Editor: Satria

BERITA LAINNYA
Meski Diguyur Hujan, Ribuan Masyarakat Tetap Antusias Nonton Konser Virgoun Ribuan Masyarakat Mulai Padati Kawasan BBI-BBWI dan Lancang Kuning Carnival Pemprov Riau Siap Pecahkan Rekor MURI Masak Mie Sagu Terbanyak di Gernas BBI-BBWI 2024 Kolaborasi dengan Dispar, Disperindagkop Riau Targetkan Transaksi Gernas BBI-BBWI Lebih Rp18 Miliar PSI Riau Buka Penjaringan Kepala Daerah Jelang Pilkada 2024		Talk Show Bertajuk Tuan Dukung Puan, Bentuk Komitmen PHR untuk Kesetaraan Gender UNESCO: 70 Persen Jurnalis Lingkungan Jadi Sasaran Intimidasi dan Kekerasan Dirjen BPD Kemendagri Puji Sinergi Pemerintahan Daerah dan Desa di Riau Angin Kencang Terpa Kantor Gubernur Riau Jelang Konser Gernas BBI-BBWI dan Lancang Kuning Carnival XL Axiata Ubah Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Serta Bagi Dividen Rp 635,5 M