PEKANBARU - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pesantren yang telah disetujui oleh DPRD Riau bersama Pemprov menjadi payung hukum untuk melakukan pendataan, pembinaan, serta bantuan untuk pesantren di Riau agar jadi pesantren yang maju.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus Penyelenggaraan Pesantren DPRD Riau, Markarius Anwar.

Di samping itu, Perda tersebut juga memberi ruang kepada pondok pesantren untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah daerah dan Kementerian Agama.

"Kalau soal kapan dianggarkannya terserah pemerintah, tapi ini harusnya diterjemahkan dalam peraturan gubernur," kata Markarius, Selasa (12/7/2022).

Menurut dia, bantuan dari Pemda tersebut bisa dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana bagi tenaga pendidikannya.

Saat ini jumlah pondok pesantren yang terdata Riau sekitar 360-an. Dan masih banyak pesantren yang tidak bersedia didata oleh Kemenag.

Oleh karena itu, dia mengimbau kepada pengelola pesantren yang belum terdaftar namun sudah beroperasi, agar segera terdaftar di Kemenag.

Dengan demikian, program pembinaan, pemantauan, dan pengawasan yang menjadi amanat Perda tersebut bisa berjalan dengan lancar.

"Kalau untuk rumah tahfiz masih belum bisa disebut pesantren, kecuali sistemnya menginap itu bisa dikelompokkan ke dalam pesantren. Kalau datang dan pulang untuk mengaji saja tidak bisa,"
ujar dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution mengapresiasi atas disetujuinya Raperda tentang Penyelenggaraan Pesantren.

Wagubri menuturkan, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, pesantren bukan hanya sebagai lembaga penyelenggaraan pendidikan dan membina akhlak di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar, namun juga sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi.

"Dalam hal ini pesantren tidak ubahnya seperti sebuah kampung yang butuh diberdayakan ekonominya," kata Edy.

Penulis: Rico Mardianto
Editor: Satria

BERITA LAINNYA
IKM Riau Apresiasi Polisi Gercep Tangkap Pelaku Penganiayaan Sopir Truk di Minas Barat Termasuk Riau, Kepala Daerah Baru Dilarang Angkat Tenaga Ahli, BKN: Fokus Pengangkatan PPPK Menjaga Asa di Tengah Tantangan Refocussing Anggaran, Pemkab Kepulauan Meranti Siapkan Strategi Kelanjutan Pembangunan Infrastruktur BMKG: Hotspot di Sumatera Melonjak, Riau Tercatat 17 Titik Genjot PAD Pekanbaru, Oka Minta Bapenda Lakukan Ini		Ekowi Minta Relokasi Guru PPPK ke Sekolah Asal Dipermudah Pemko Pekanbaru Sinkronkan Kebijakan Efisiensi Anggaran Diskop UKM Tegaskan Program Pinjaman BPR Hanya untuk Warga Ber-KTP Pekanbaru Pemko Pekanbaru Tidak Ada Rekrut Honorer Baru Tahun Ini, Begini Nasib Pegawai Lama Dari DPRD ke Kursi Kepala Daerah: 5 Politisi Ini Sukses Pimpin Riau!