BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) menghadapi pekerjaan lanjutan setelah DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
Regulasi ini diharapkan menjadi dasar pengembangan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang berdampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Persetujuan Ranperda tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Rohil yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Imam Suroso, didampingi Wakil Ketua H Basirun Nur Effendi.
Rapat turut dihadiri Wakil Bupati Rohil Jhonny Charles BBA MBA, Sekretaris Daerah H Sarman Syahroni ST MIP, anggota DPRD, serta jajaran perangkat daerah.
Namun, pengesahan regulasi ini tidak serta-merta menjamin lahirnya inovasi. Tantangan berikutnya terletak pada kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan aturan menjadi program yang terukur, berkelanjutan, dan relevan dengan persoalan masyarakat.
Ketua Pansus B DPRD Rohil, Purnomo menyampaikan, Ranperda Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah telah melalui pembahasan serta penyempurnaan bersama tim penyusun.
Materi regulasi tersebut terdiri dari 12 BAB yang mencakup penyelenggaraan riset dan inovasi, pembangunan ekosistem inovasi, penyusunan rencana induk dan peta jalan ilmu pengetahuan, perlindungan hak kekayaan intelektual, pendanaan, hingga ketentuan penutup.
Dari sisi prosedural, Ranperda ini telah menjalani harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum pada 20 Agustus 2026.
Selanjutnya, dokumen tersebut memperoleh fasilitasi Biro Hukum Provinsi Riau melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau tertanggal 9 September 2026.
Pansus berharap regulasi tersebut menjadi instrumen bagi Pemkab Rohil dalam membangun sistem riset dan inovasi yang terintegrasi, bukan sekadar menambah daftar peraturan daerah.
Dalam pendapat akhir pemerintah daerah yang dibacakan Wakil Bupati Jhonny Charles, ditegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan riset dan inovasi membutuhkan dukungan lebih luas daripada sekadar keberadaan regulasi.
Perencanaan yang matang, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan data, penguasaan teknologi, serta pendanaan yang memadai menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan optimal.
Pemerintah daerah juga dituntut menjalankan seluruh tahapan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah.
"Persetujuan Ranperda ini bukanlah akhir dari sebuah proses. Sebaliknya, ini merupakan awal dari tanggung jawab yang lebih besar, yaitu memastikan agar peraturan daerah tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah," ujar Jhonny Charles.
Ranperda ini diharapkan mampu memperkuat daya saing Rohil sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Meski demikian, ukuran keberhasilan kebijakan riset dan inovasi tidak cukup hanya dilihat dari jumlah program atau dokumen perencanaan yang dihasilkan pemerintah daerah.
Dampaknya perlu terlihat dalam penyelesaian persoalan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, hingga kemampuan perangkat daerah menghasilkan solusi yang lebih efektif.
Pemkab Rohil juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Pansus B, tim penyusun, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan Ranperda tersebut.
