PEKANBARU-Wacana penghapusan ujian nasional (UN) oleh pemerintah disambut baik oleh kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru. Seperti Fikri Wahyudi S.Sos, anggota Komisi III yang mendukung kebijakan tersebut karena menurutnya, pelaksanaan UN dinilai kurang efektif.

"Kita dukung kebijakan pemerintah pusat tentunya, kita tinggal menunggu realisasi ke bawahnya dan seperti apa nantinya, dan kita berharap Dinas Pendidikan untuk dapat mengoptimalkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat," ujar Fikri Wahyudi, Selasa (29/11/2016).

Saat ditanya terkait timbulnya kendala penggandaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang tidak dianggarkan oleh Pemko Pekanbaru di tahun 2017 mendatang, politisi NasDem ini berpendapat bahwa untuk penganggaran yang bersifat urgen, bisa dilakukan secara inisiatif yang disesuaikan dengan aturan yang ada.

Artinya anggaran yang ada untuk UN tadi bisa dikondisikan untuk penyediaan soal-soal UAS sesuai dengan kebijakan pusat.

"Karena UN ditiadakan maka penganggaran untuk UN tersebut dialihkan kepenyediaan soal UAS. Jadi ini tidak ada persoalan," sebutnya.

Penulis : Mimi Purwanti
Editor : Yusni Fatimah