PEKANBARU - Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru setiap tahun belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.
Persoalan kepatuhan perusahaan terhadap standar pengupahan justru menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah menjelang penetapan UMK 2027.
DPRD Kota Pekanbaru menilai, masih banyak perusahaan yang diduga membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum.
Bahkan, terdapat laporan mengenai pekerja yang tidak menerima gaji selama berbulan-bulan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengupahan tidak cukup diselesaikan melalui penetapan angka setiap tahun.
Pemerintah juga dituntut memastikan aturan benar-benar diterapkan dan hak pekerja tidak diabaikan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin mengatakan, praktik pembayaran upah di bawah standar minimum masih terjadi dan telah berlangsung cukup lama.
"Itu benar, masih banyak gaji karyawan di bawah UMK. Ini sudah tidak menjadi rahasia umum lagi," tegas Tekad, Kamis (19/11/2026).
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, penetapan UMK Pekanbaru 2027 harus disertai pengawasan langsung terhadap perusahaan.
Pemko Pekanbaru bersama instansi terkait diminta tidak hanya mengurus proses penetapan besaran upah, tetapi juga memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya.
Salah satu langkah yang dinilai perlu diperkuat adalah inspeksi mendadak (sidak) secara berkala.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi perusahaan yang tidak memenuhi standar pengupahan sekaligus memastikan pekerja memperoleh haknya.
"Jangan penetapan UMK itu hanya kegiatan seremonial pemerintah saja. Meski ada aturan yang dibuat, tapi tak juga mempan," ucapnya.
"Banyak juga perusahaan membayar gaji karyawan di bawah UMK. Bahkan ada juga yang tak digaji berbulan-bulan," sambungnya.
Tekad juga meminta pemerintah tidak berhenti pada pengawasan administratif. Perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pengupahan harus ditindak sesuai peraturan perundang-undangan.
Baginya, keberhasilan kebijakan UMK tidak semata-mata diukur dari besaran kenaikan upah, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi pekerja.
"Pastinya kami harapkan, penetapan UMK Pekanbaru 2027, benar-benar membawa dampak bagi kesejahteraan pekerja. Bukan sekadar menjadi kebijakan tahunan yang kembali terlupakan setelah ditetapkan," katanya.
Sebagai gambaran, UMK Pekanbaru 2026 ditetapkan sebesar Rp3.998.179,46 per bulan.
Jumlah tersebut naik Rp322.242 dibandingkan UMK 2025 sebesar Rp3.675.937, atau meningkat sekitar 8,77 persen.
Sementara itu, pemerintah dijadwalkan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026. Adapun penetapan UMK kabupaten/kota dijadwalkan paling lambat 25 November 2026.