www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Pembahasan APBD 2027 Hampir Rampung, DPRD Pekanbaru Fokus Jalan dan Banjir
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


DPRD Pekanbaru Bongkar Persoalan Upah, Ada Pekerja Tak Digaji Berbulan-bulan
Kamis, 19 November 2026 - 21:53:23 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin.(foto: mcr)
Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin.(foto: mcr)

PEKANBARU - Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru setiap tahun belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Persoalan kepatuhan perusahaan terhadap standar pengupahan justru menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah menjelang penetapan UMK 2027.

DPRD Kota Pekanbaru menilai, masih banyak perusahaan yang diduga membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum.

Bahkan, terdapat laporan mengenai pekerja yang tidak menerima gaji selama berbulan-bulan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengupahan tidak cukup diselesaikan melalui penetapan angka setiap tahun.

Pemerintah juga dituntut memastikan aturan benar-benar diterapkan dan hak pekerja tidak diabaikan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin mengatakan, praktik pembayaran upah di bawah standar minimum masih terjadi dan telah berlangsung cukup lama.

"Itu benar, masih banyak gaji karyawan di bawah UMK. Ini sudah tidak menjadi rahasia umum lagi," tegas Tekad, Kamis (19/11/2026).

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, penetapan UMK Pekanbaru 2027 harus disertai pengawasan langsung terhadap perusahaan.

Pemko Pekanbaru bersama instansi terkait diminta tidak hanya mengurus proses penetapan besaran upah, tetapi juga memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya.

Salah satu langkah yang dinilai perlu diperkuat adalah inspeksi mendadak (sidak) secara berkala.

Pengawasan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi perusahaan yang tidak memenuhi standar pengupahan sekaligus memastikan pekerja memperoleh haknya.

"Jangan penetapan UMK itu hanya kegiatan seremonial pemerintah saja. Meski ada aturan yang dibuat, tapi tak juga mempan," ucapnya.

"Banyak juga perusahaan membayar gaji karyawan di bawah UMK. Bahkan ada juga yang tak digaji berbulan-bulan," sambungnya.

Tekad juga meminta pemerintah tidak berhenti pada pengawasan administratif. Perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pengupahan harus ditindak sesuai peraturan perundang-undangan.

Baginya, keberhasilan kebijakan UMK tidak semata-mata diukur dari besaran kenaikan upah, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi pekerja.

"Pastinya kami harapkan, penetapan UMK Pekanbaru 2027, benar-benar membawa dampak bagi kesejahteraan pekerja. Bukan sekadar menjadi kebijakan tahunan yang kembali terlupakan setelah ditetapkan," katanya.

Sebagai gambaran, UMK Pekanbaru 2026 ditetapkan sebesar Rp3.998.179,46 per bulan.

Jumlah tersebut naik Rp322.242 dibandingkan UMK 2025 sebesar Rp3.675.937, atau meningkat sekitar 8,77 persen.

Sementara itu, pemerintah dijadwalkan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026. Adapun penetapan UMK kabupaten/kota dijadwalkan paling lambat 25 November 2026.

Sumber: tribunpekanbaru.com


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid.(foto: int)Pembahasan APBD 2027 Hampir Rampung, DPRD Pekanbaru Fokus Jalan dan Banjir
Pemprov Riau evaluasi program TPID.(ilustrasi/gemini AI/halloriau.com)Harga Pangan Riau Jadi Perhatian, Pemprov Evaluasi Strategi Pengendalian Inflasi 2027
Ketua Gerakan Peduli Tani Nelayan (GPTN) Provinsi Riau, Erfan Effendi (foto/ist)Dari Limbah Batu Bara PLTU Jadi Pupuk Alternatif, Erfan Minta PLN Perluas Kerja Sama
Polisi ringkus bandar narkoba di Kampar.(foto: mcr)Dijanjikan Rp90 Juta, Kurir Sabu 9 Kg Ditangkap Polda Riau di Kampar
Semalaman diguyur hujan, jalanan di Kota Pekanbaru tergenang.(ilustrasi/halloriau.com)Hujan Picu Genangan di Dua Jalan Utama Pekanbaru, PUPR Kejar Target Enam Drainase
  Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin.(foto: mcr)DPRD Pekanbaru Bongkar Persoalan Upah, Ada Pekerja Tak Digaji Berbulan-bulan
PWI-GAPKI bahas masa depan sawit.(foto: istimewa)Sawit Indonesia Diserang Narasi Negatif, Usman Kansong Ingatkan Jurnalis soal Verifikasi
dr. Arief Santoso hadir mewakili manajemen PT RAPP untuk menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas komitmen perusahaan dalam memberikan pelindungan kesehatan kerja bagi pekerja perempuan.RAPP Raih Penghargaan Nasional Kemenkes RI, Kategori Perusahaan dengan Pelindungan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Perempuan
Polisi tilang belasan truk di Jalan HR Soebrantas Pekanbaru.(foto: mcr)Razia Malam di Jalan HR Soebrantas, 13 Truk di Pekanbaru Ditilang
Kegiatan Pilkades Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.(foto: andi/halloriau.com)Suwardi Menang Pilkades Makmur Pelalawan dengan 1.246 Suara, Ini Hasil Lengkapnya
Komentar Anda :

 
 
 
Potret Lensa
Pengumuman dan Penyerahan Penghargaan LKJ Raja Ali Kelana 2026
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2026 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved