PEKANBARU – DPRD Kota Pekanbaru menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 yang ditargetkan mencapai Rp1,3 triliun. Hingga awal Agustus, Komisi II DPRD Pekanbaru mengaku belum memperoleh informasi rinci mengenai capaian PAD yang telah dihimpun Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Target PAD 2026 sebesar Rp1,3 triliun tersebut meningkat dibandingkan realisasi PAD tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

Komisi II DPRD Pekanbaru menilai perlu ada evaluasi terhadap perkembangan penerimaan daerah untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun.

Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Zainal Arifin SE MH, mengatakan pihaknya membutuhkan penjelasan langsung dari Bapenda terkait perkembangan realisasi PAD, termasuk capaian dari masing-masing sektor pendapatan.

"Ini perlu penjelasan langsung dari Bapenda terkait perkembangan realisasi PAD, termasuk capaian masing-masing sektor pendapatan," kata Zainal kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (8/8/2026).

Menurut Zainal, data mengenai realisasi PAD penting bagi DPRD untuk mengukur sejauh mana kinerja penerimaan daerah berjalan dan mengetahui potensi sektor yang masih dapat dioptimalkan.

Ia mengatakan Komisi II berencana memanggil Bapenda Pekanbaru dalam rapat dengar pendapat atau hearing pada pekan ini.

"Pekan ini kita panggil hearing Bapenda. Kita ingin tahu sejauh mana realisasi PAD sampai hari ini. Termasuk juga kita hearing untuk R-APBD 2027," ujarnya.

Zainal menegaskan, DPRD membutuhkan data yang jelas dan terukur mengenai kondisi penerimaan daerah. Data tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi untuk mencari peluang peningkatan PAD sekaligus mengantisipasi apabila terdapat sektor pendapatan yang belum mencapai target.

Politisi Partai Gerindra itu juga meminta adanya keterbukaan mengenai sektor-sektor yang menjadi penyumbang PAD terbesar maupun sektor yang masih menghadapi kendala.

"Makanya kita bahas bersama dalam hearing untuk mencari solusinya," katanya.

Dalam hearing tersebut, Komisi II akan meminta Bapenda memaparkan secara rinci perkembangan PAD 2026, termasuk capaian setiap sektor pendapatan dan berbagai kendala yang dihadapi dalam memenuhi target.

DPRD juga akan melihat langkah yang perlu dilakukan Pemko Pekanbaru untuk mengoptimalkan penerimaan daerah hingga akhir tahun anggaran.

Target PAD menjadi perhatian karena kondisi fiskal daerah turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai informasi, APBD Kota Pekanbaru 2026 disahkan DPRD sebesar Rp3,049 triliun pada 17 Januari 2026. Angka tersebut turun sekitar Rp162 miliar dibandingkan APBD Murni 2025 yang mencapai Rp3,21 triliun.

Dengan kondisi tersebut, optimalisasi PAD dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kapasitas fiskal Pemerintah Kota Pekanbaru.