PEKANBARU – Program Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang menanggung biaya pendidikan siswa di 23 SMP swasta dan 15 Madrasah Tsanawiyah (MTs) mendapat dukungan dari kalangan legislatif.

Kebijakan yang menjadi bagian dari program Zero Putus Sekolah itu dinilai mampu menjadi solusi nyata bagi persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang selama ini terjadi setiap tahun ajaran baru.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, menilai langkah yang diambil Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin hak pendidikan seluruh anak tanpa terkecuali.

Menurutnya, program tersebut menjadi jawaban atas keresahan masyarakat yang selama ini menghadapi kendala saat proses penerimaan peserta didik baru, terutama bagi siswa yang tidak lolos masuk sekolah negeri akibat keterbatasan kuota.

"Ini adalah program yang sangat baik dan patut kita dukung bersama. Pendidikan merupakan hak setiap anak, sehingga tidak boleh ada anak di Pekanbaru yang putus sekolah hanya karena persoalan ekonomi atau keterbatasan daya tampung sekolah negeri," kata Sabarudi, Kamis (25/6/2026).

Politisi PKS itu menegaskan, persoalan keterbatasan kapasitas sekolah negeri selalu menjadi tantangan tahunan di Kota Pekanbaru.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sekolah swasta dan madrasah dinilai sebagai strategi efektif untuk memastikan seluruh siswa tetap memiliki akses pendidikan.

Menurut Sabarudi, keberadaan sekolah mitra yang biayanya ditanggung pemerintah dapat mengurangi beban orangtua sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga mencerminkan orientasi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Ketika pemerintah hadir menanggung biaya sekolah anak-anak yang membutuhkan, maka manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Pekanbaru," ujarnya.

Meski memberikan apresiasi, Sabarudi mengingatkan pentingnya sosialisasi yang masif agar masyarakat mengetahui keberadaan program sekolah gratis tersebut.

Ia menilai masih banyak orangtua yang berpotensi mengalami kepanikan ketika anaknya tidak diterima di sekolah negeri, padahal pemerintah telah menyediakan alternatif pendidikan yang biaya operasionalnya ditanggung penuh.

"Jangan sampai ada masyarakat yang belum mengetahui program ini. Sosialisasi harus terus diperkuat agar orangtua yang anaknya tidak tertampung di sekolah negeri tidak panik, karena pemerintah sudah menyiapkan alternatif sekolah yang biayanya ditanggung," ungkapnya.

Selain akses pendidikan yang semakin terbuka, Sabarudi juga menyoroti pentingnya menjaga mutu pembelajaran di seluruh sekolah mitra yang tergabung dalam program tersebut.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah siswa yang tertampung, tetapi juga dari kualitas pendidikan yang diterima peserta didik.

"Yang terpenting bukan hanya akses pendidikan yang terbuka, tetapi juga kualitas pendidikan yang diterima anak-anak harus tetap terjaga," tuturnya.

"Dengan begitu tujuan menciptakan generasi Pekanbaru yang unggul dan berdaya saing dapat terwujud," tambahnya.

Sebelumnya, Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho memastikan Pemko akan menanggung penuh biaya pendidikan siswa yang bersekolah di 23 SMP swasta dan 15 MTs yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.

Kebijakan ini menjadi bagian dari program Zero Putus Sekolah yang dirancang untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan pendidikan, meskipun tidak tertampung di sekolah negeri atau mengalami kendala ekonomi.

"Intinya tidak boleh ada anak Pekanbaru yang putus sekolah. Kami siapkan jalurnya, kami siapkan sekolahnya, dan kami tanggung biayanya," pungkasnya.