PEKANBARU - Komisi III DPRD Kota Pekanbaru melakukan kunjungan ke Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau, Senin (27/4/2026), untuk membahas kesiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026.

Komisi III bersama Pj Sekda Ingot Ahmad Hutasuhut, serta Dinas Pendidikan (Disdik), dan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Pekanbaru berkoordinasi BPMP Provinsi Riau yang didampingi Ombudsman RI Perwakilan Riau.

Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Niar Erawati menjelaskan, kunjungan ke BPMP Provinsi Riau tersebut bertujuan untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat, terutama terkait kesulitan masuk sekolah negeri meski lokasi rumah dekat dengan sekolah.

"Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, kami selalu mendapat pertanyaan berulang-ulang sewaktu reses tentang kesulitan masyarakat untuk masuk mendaftarkan anaknya ke sekolah-sekolah yang sebenarnya jaraknya dekat dengan tempat tinggal," kata Niar, Rabu (29/4/2026).

Srikandi Demokrat ini menambahkan, dalam pertemuan tersebut, terungkap adanya kesenjangan antara jumlah lulusan SD dengan daya tampung SMP Negeri di Pekanbaru. Ada sebanyak 4.800 lebih siswa tamatan SD tidak tertampung di SMP negeri.

"Banyak masalah yang kami suarakan dari Komisi III. Kesenjangan ini menjadi persoalan serius, data-data yang disajikan Dinas Pendidikan membuat Ombudsman juga sadar ternyata masalah kesenjangan jumlah tamatan SD dan daya tampung SMP itu sekitar 4.800 lebih siswa yang tidak tertampung," paparnya.

Komisi III DPRD Pekanbaru berharap BPMP Provinsi Riau dapat menyampaikan persoalan tersebut ke pemerintah pusat, agar ada kebijakan khusus untuk Pekanbaru. Termasuk, kemungkinan penambahan kuota siswa di sekolah negeri.

"Harapannya BPMP Provinsi Riau menyampaikan aspirasi kami ke kementerian sehingga ada pengecualian untuk Kota Pekanbaru, kuotanya bisa ditambah karena daya tampung SMP negeri itu tidak cukup untuk menampung lulusan SD," jelas Niar.

DPRD Pekanbaru mendorong agar siswa yang tinggal dekat sekolah, terutama dari keluarga kurang mampu bisa lebih diprioritaskan dalam SPMB 2026.

"Kami ingin masyarakat yang kurang mampu dan tinggal dekat sekolah bisa lebih diprioritaskan. Dengan begitu, bantuan pendidikan juga bisa lebih tepat sasaran," ujarnya.

Selain itu, Niar mengungkapkan dalam pertemuan juga dibahas kebiasaan masyarakat yang lebih memilih sekolah tertentu yang dianggap 'favorit'.

Katanya, ke depan semua sekolah harus memiliki kualitas yang merata, sehingga tidak ada lagi istilah sekolah favorit. "Kita ingin semua sekolah di Pekanbaru menjadi sekolah favorit," ucapnya.

Untuk itu, Komisi III DPRD Pekanbaru mengusulkan dilakukan pemetaan kualitas sekolah, baik dari sisi guru maupun fasilitas. Jika ada ketimpangan, maka bisa dilakukan pemerataan, salah satunya dengan rotasi atau rolling guru.

"Kalau ada sekolah yang dianggap favorit karena gurunya, maka ke depan bisa dilakukan pemerataan agar semua sekolah punya kualitas yang sama," cetus Niar.(Galeri Foto)