PEKANBARU - Agenda reses menjadi kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Tidak hanya berkutat pada persoalan infrastruktur, aspirasi masyarakat juga meyasar pada persoalan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini banyak dikeluhkan oleh orang tua dan pihak sekolah.

Aspirasi soal infrastruktur dan MBG ini diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, dalam kegiatan reses yang digelar di Jalan Kuaran, Gang Masjid, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kamis (9/4/2026)

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait kondisi Jalan Kaharuddin Nasution, khususnya di kawasan Simpang Pasir Putih, yang mengalami kerusakan cukup parah dan dinilai membahayakan pengguna jalan.

Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum optimal. Sejumlah warga mengeluhkan banyaknya makanan yang terbuang karena tidak diminati siswa.

Menanggapi hal itu, Azwendi menjelaskan ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional. Meski demikian, pihaknya berkomitmen untuk tetap menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan menyampaikannya kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.

"Perbaikan Jalan Simpang Pasir Putih itu merupakan kewenangan jalan nasional, tapi akan kita sampaikan ke Pak Wali Kota untuk diteruskan ke Pemerintah Provinsi Riau," ujarnya.

Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum optimal. Sejumlah warga mengeluhkan banyaknya makanan yang terbuang karena tidak diminati siswa.

Ia menegaskan, meskipun MBG merupakan program nasional yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah, DPRD tetap memiliki peran dalam melakukan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan maksimal.

Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah kesiapan dapur penyedia makanan, termasuk tenaga yang terlibat di dalamnya.

"Kesiapan dapur ini perlu dicek. Jangan sampai tenaga yang memasak tidak sesuai standar. Minimal harus ada tenaga yang memahami gizi dan pengolahan makanan," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Pekanbaru berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur-dapur penyedia MBG di Pekanbaru. Pengawasan akan mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas makanan, tenaga pengolah, hingga standar kebersihan dan pengelolaan limbah.

"Kita akan cek seluruh dapur MBG, mulai dari yang memasak, ahli gizi, hingga menu yang disajikan. Kebersihan dan pengelolaan limbah juga akan kita pantau. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama," tegasnya.

Ia menambahkan, meskipun program MBG merupakan kebijakan nasional, DPRD Pekanbaru tetap mendukung penuh pelaksanaannya, dengan catatan harus dilakukan evaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya para siswa.