PEKANBARU - Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Pekanbaru, Hambali Nanda Manurung, melakukan pertemuan bersama puluhan jurnalis di Gedung DPRD Pekanbaru, Rabu (8/10/2025).
Pertemuan yang bertujuan untuk silaturahmi dan menjalanin komunikasi dengan kalangan awak media ini juga membahas soal progres penyelesaian tunda bayar di DPRD termasuk publikasi media.
Langkah terbuka yang dilakukan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Pekanbaru, Hambali Nanda Manurung, mendapat apresiasi dari kalangan awak media.
"Kami ingin meluruskan, tunda bayar di DPRD tetap kami proses dan akan diselesaikan. Ini hanya soal waktu dan administrasi. Semua sedang berjalan," ujar Hambali di hadapan para wartawan.
Hambali menjelaskan, penyelesaian tunda bayar membutuhkan waktu karena setiap berkas harus diperiksa satu per satu secara manual.
"Jadi memang saya harus cek satu-satu, tidak bisa langsung tanda tangan," ungkapnya.
Ia menambahkan, seluruh dokumen yang sudah lengkap kini berada di mejanya untuk proses verifikasi akhir. Setelah ditandatangani, berkas akan dilanjutkan ke bendahara, lalu dipindai dan dikirim ke BPKAD Kota Pekanbaru untuk proses pembayaran.
"Progresnya jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kami minta rekan-rekan media bersabar, semua masih berproses," kata Hambali.
Terkait waktu pencairan, Hambali menyebutkan kemungkinan pembayaran akan dilakukan pada akhir Oktober atau awal November, menyesuaikan dengan proses finalisasi APBD Perubahan 2025 yang saat ini masih berjalan di Pemerintah Provinsi Riau.
Keterbukaan yang ditunjukkan Sekwan ini disambut positif oleh awak media yang hadir. Mereka menilai langkah Hambali menyampaikan penjelasan langsung merupakan bentuk transparansi dan tanggung jawab publik yang patut diapresiasi.
"Kami apresiasi Pak Sekwan yang mau terbuka dan menjelaskan langsung kepada media. Ini hal baik, karena komunikasi yang jujur dan transparan membuat suasana jadi lebih kondusif," ujar Ardiansyah salah satu jurnalis senior yang hadir.
Hambali menegaskan, pihaknya akan terus menjaga komunikasi baik dengan insan pers.
"Kita ingin semuanya jelas dan terbuka, agar tidak ada kesalahpahaman. Intinya, kami tetap komit menyelesaikan semuanya sesuai aturan," tutupnya.
