PEKANBARU – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk membatasi pengeluaran terkait kegiatan seremonial, studi banding, hingga seminar Forum Group Discussion (FGD). Instruksi ini dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2025.

Salah satu poin penting dalam Inpres tersebut adalah pengurangan perjalanan dinas sebesar 50 persen serta pembatasan belanja honorarium melalui pengurangan jumlah tim dan penyesuaian besaran gaji.

Terkait ini, Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, memastikan pihaknya sudah menerima salinan Inpres tersebut. Namun, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) sebagai panduan pelaksanaan di lapangan.

"Ya, kami sudah menerima salinan Inpres No. 1 Tahun 2025 ini. Namun, kami masih menunggu petunjuk teknis (juknis) untuk memastikan langkah-langkah yang harus kami ambil," ungkap Isa Lahamid, Rabu (12/2/2025).

Isa menambahkan, pihak DPRD sudah menggelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait hal ini. Namun, karena juknis belum diterbitkan, belum ada kejelasan mengenai nilai penghematan serta kegiatan apa saja yang akan dipangkas.

"Termasuk perjalanan dinas dan alat tulis kantor (ATK) yang mungkin juga akan dihemat, besarannya belum jelas," ujarnya.

DPRD Pekanbaru berencana melakukan kunjungan ke Kementerian Keuangan di Jakarta untuk berkoordinasi terkait efisiensi belanja ini.

"Kunjungan ini penting agar kami memiliki gambaran jelas tentang besarannya dan langkah-langkah efisiensi yang harus diambil," lanjut Isa.

Ia juga menyinggung kondisi keuangan Kota Pekanbaru yang sedang mengalami tunda bayar sebesar Rp 400 miliar. Selain itu, penyesuaian anggaran juga dilakukan agar selaras dengan visi dan misi Walikota terpilih.

"Situasi ini jelas berdampak pada kepentingan masyarakat. Namun, kami di DPRD Pekanbaru berkomitmen untuk taat dan patuh menjalankan Inpres ini," tegas politisi senior PKS tersebut dikutip dari tribunpekanbaru.

Langkah-langkah efisiensi yang diinstruksikan pemerintah pusat diharapkan mampu menekan pengeluaran daerah dan mengoptimalkan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat Pekanbaru. (*)

BERITA LAINNYA
BMKG: Hotspot di Sumatera Melonjak, Riau Tercatat 17 Titik Genjot PAD Pekanbaru, Oka Minta Bapenda Lakukan Ini Musrenbang di Dumai Barat, Perbaikan Jalan dan Normalisasi Drainase Jadi Sorotan Pemprov Riau Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD, Targetkan Peningkatan Pendapatan 2025 Korupsi SPPD Fiktif: 176 Pegawai Setwan DPRD Riau Sudah Kembalikan Dana, 37 Lainnya Terancam Jadi Tersangka		Pemko Pekanbaru Tidak Ada Rekrut Honorer Baru Tahun Ini, Begini Nasib Pegawai Lama Dari DPRD ke Kursi Kepala Daerah: 5 Politisi Ini Sukses Pimpin Riau! Inilah 12 Kepala Daerah di Riau Akan Dilantik pada 20 Februari 2025 Anggaran Perjalanan Dinas Pemda Dipangkas, Ini Tanggapan DPRD Pekanbaru Anggaran Daerah Dipangkas, DPRD Riau Minta Efisiensi Tak Ganggu Layanan Masyarakat