www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Beredar Kabar ASN Pemprov Tolak Pemotongan TPP, Ini Respon Gubri Abdul Wahid
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Jukir Ilegal Merajalela di Pekanbaru, DPRD Desak Dishub Bertindak
Rabu, 29 Januari 2025 - 15:11:13 WIB

PEKANBARU - Rekomendasi Komisi II DPRD Pekanbaru terkait penataan parkir dan juru parkir (jukir) di Kota Pekanbaru tampaknya belum dijalankan sepenuhnya.

Pasalnya, masih menjamur jukir ilegal yang beroperasi bebas, sementara penataan parkir justru semakin semrawut.

Fenomena ini terlihat jelas selama libur panjang sejak Sabtu hingga Rabu (29/1/2025), terutama di pusat-pusat perbelanjaan, kafe, kedai kopi, dan berbagai tempat umum lainnya.

Banyak jukir yang tidak memiliki identitas resmi, tidak mengenakan rompi khusus, serta tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa.

Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Zainal Arifin menegaskan, kondisi ini sangat disayangkan mengingat rekomendasi perbaikan layanan parkir sudah disampaikan dalam rapat dengar pendapat (hearing) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Pekanbaru dan pihak pengelola parkir, PT Yabisa Sukses Mandiri (YSM), pada Senin (20/1/2025) lalu.

"Tentu ini sangat kita sayangkan. Padahal, kemarin sudah kita minta agar pelayanan parkir dibenahi karena banyak dikeluhkan masyarakat," tegas Zainal Arifin dilansir tribunpekanbaru.com.

Jukir ilegal tanpa identitas resmi ditemukan di berbagai titik strategis di Pekanbaru, seperti sekitar Mal Living World, samping Mal SKA, sepanjang Jalan Subrantas, Jalan Pepaya, Jalan Paus, Jalan A Yani, Jalan Riau, dan lainnya.

Situasi ini menimbulkan keresahan masyarakat karena sering kali tarif parkir ditarik secara sembarangan dan tanpa karcis resmi.

"Kami meminta Dishub sebagai OPD terkait agar bersikap tegas. Keberadaan jukir ilegal ini sudah sangat meresahkan dan hampir setiap hari dikeluhkan oleh masyarakat," ujar Zainal.

Komisi II DPRD Pekanbaru menekankan, dalam beberapa hari ke depan harus ada perubahan nyata dalam penataan jukir.

Dishub dan PT YSM diminta membuktikan komitmen mereka dengan menyediakan jukir yang memiliki identitas resmi, memberikan karcis kepada pengguna parkir, serta memberikan pelayanan yang lebih baik.

Dalam hearing sebelumnya, DPRD Pekanbaru juga menekankan pentingnya penerapan sistem digitalisasi dalam pembayaran parkir guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, hingga saat ini, sistem tersebut belum terealisasi dengan baik.

Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Rizky Bagus Oka menilai, inovasi digitalisasi parkir sebenarnya bukan hal yang sulit untuk diterapkan.

Pembayaran parkir bisa dilakukan melalui e-money, barcode QRIS, atau bahkan dengan voucher parkir.

"Kalau ada niat, pasti bisa. Tak mungkin Pemko tidak bisa menyediakan ini. Mesin Elektronik Data Capture (EDC) saja kemarin bisa disiapkan, meski kini entah di mana mesin itu berada," kata Rizky Bagus Oka.

Dishub Pekanbaru sebelumnya menyatakan bahwa beberapa jukir telah dibekali mesin EDC untuk pembayaran non-tunai.

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, saat ini tidak satu pun jukir yang menggunakan mesin tersebut.

Mayoritas pembayaran parkir masih dilakukan secara tunai, sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PT YSM, selaku pengelola parkir yang telah menandatangani kontrak kerja dengan Pemko Pekanbaru sejak 1 September 2021 hingga 31 Desember 2031, mengklaim telah menjalankan kewajibannya, terutama dalam hal setoran PAD.

Perwakilan PT YSM, Iwan menyebutkan, pihaknya telah menyetor ke kas daerah sesuai kesepakatan dalam kontrak.

Pada tahun pertama (2021-2022), setoran harian ke Pemko sebesar Rp19,7 juta. Angka ini meningkat menjadi Rp30 juta per hari pada tahun 2023, dan Rp35 juta per hari pada tahun 2024.

"Dalam kontrak, semua kewajiban PT YSM telah kami laksanakan, terutama dalam hal setoran ke Pemko. Hingga saat ini, belum ada teguran dari Dishub terkait hal tersebut," terang Iwan.

Namun, meskipun setoran ke Pemko meningkat, praktik di lapangan menunjukkan pengelolaan parkir masih jauh dari optimal.

Banyaknya jukir ilegal, sistem pembayaran yang masih manual, serta ketidaktertiban dalam pengelolaan parkir menunjukkan perbaikan yang dijanjikan belum terealisasi secara nyata.(*)

   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Gubri Abdul Wahid mengaku belum ada pembahasan lanjutan soal pemotongan TPP ASN (foto/Yuni)Beredar Kabar ASN Pemprov Tolak Pemotongan TPP, Ini Respon Gubri Abdul Wahid
Kapolres Pelalawan, AKBP Afrizal Asri, SIK (foto/Andy)Kapolres Pelalawan Tegas Tolak Premanisme Berkedok Ormas
Kepala Disnakertrans Provinsi Riau, Bobby Rachmat (foto/int)Pemprov Riau Pertegas Regulasi CSR, Kadisnaker: Bukan untuk Golongan Tertentu
Indosat Ooredoo Hutchison jamin jaringan stabil selama Ramadan dan Idulfitri 1446 H (foto/ist)Indosat Ekspedisi Jaringan Andal: Perkuat dan Jamin Konektivitas Stabil Sepanjang Jalur Mudik
Media update dan buka puasa bersama IOH dengan wartawan di Pekanbaru, Senin (18/3/2025).
Koneksi Stabil dan Aman, Indosat Perkuat Jaringannya dengan Teknologi Cognitive Learning
  CSR PT Riau Petroleum Balanjo Baju Rayo Bersama Anak Yatim dan Dhuafa (foto/yuni)Seribu Anak Yatim Piatu dan Dhuafa Belanjo Baju Rayo Bersama Gubri dan Riau Petroleum
Gubri, Abdul Wahid belum keluarkan aturan pakai mobil dinas di libur Lebaran Idulfitri (foto/yuni)Gubri Belum Tetapkan Ketentuan Penggunaan Mobil Dinas saat Cuti Idulfitri 2025
Artis Hana Hanifah kembali diperiksa Ditreskrimsus Polda Riau terkait kasus SPPD Fiktif Setwan DPRD Riau (foto/rri)Kasus SPPD Fiktif Setwan DPRD Riau: Hana Hanifah Diperiksa Ulang, Janji Kembalikan Uang
Ilustrasi ketersediaan BBM di Riau jelang mudik Lebaran Idufitri aman (foto/int)Stok BBM di Riau Jelang Mudik Lebaran Idufitri Aman
Pemprov Riau hadapi defisit anggaran mencapai Rp 2,2 triliun (foto/int)Faktor Penyebab APBD Riau Defisit Rp 2,2 T: PI Blok Rokan, DBH dan Pajak Ranmor
Komentar Anda :

 
 
 
Potret Lensa
Tingkatkan Kualitas SDM, PT BSP - UMRI Teken MoU
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2025 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved