PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Yasser Hamidi meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Pekanbaru taat membayar pajak.

Pasalnya, masih cukup banyak perusahaan yang belum taat membayar pajak, sehingga dikhawatirkan akan berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

Tahun ini, DPRD bersama Pemko Pekanbaru telah mengesahkan APBD Pekanbaru senilai Rp3,022 triliun. Dimana, target PAD yang diharapkan berjumlah sebesar Rp1,3 triliun.

Agar target PAD tercapai, tentunya banyak upaya yang harus dilakukan Pemko Pekanbaru, salah satunya monitoring atau pemantauan terhadap sejumlah perusahaan yang notabenenya merupakan wajib pajak di Kota Pekanbaru.

Ketidaktaatan perusahaan ataupun para wajib pajak dalam membayar pajak, tentunya akan membuat target pajak yang disepakati menjadi tidak tercapai atau terealisasi.

"Sebetulnya, kita memiliki potensi pajak yang cukup besar, karena cukup banyak perusahaan besar yang beroperasi di Kota Pekanbaru. Kalau mereka taat membayar pajak, kan banyak masalah atau persoalan Kota yang bisa diselesaikan," ungkap Yasser Hamidi kepada Kamis (09/1/2024).

"Kita juga berharap, pihak perusahaan bisa transparan dalam membayar pajak. Hal tersebut tentunya juga berdampak terhadap peningkatan PAD kita," sambungnya.

Melalui kesempatan ini, Yasser juga berharap agar pembayaran pajak baik dari perusahaan ataupun wajib pajak perseorangan bisa dilakukan melalui sistim digital dan pembayaran non tunai.

Selain efektif dan efisien, hal tersebut juga diyakini mampu mencegah terjadinya kebocoran pajak daerah.

Selain pajak, perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Pekanbaru juga masih belum terbuka dalam hal penyaluran dana CSR. Padahal, Kota Pekanbaru sudah memiliki Perda CSR yang telah disahkan pada tahun 2019 lalu.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
Smartfren Catat Lonjakan Trafik Internet Tertinggi Selama Nataru 2025 di Bandung, Yogyakarta, dan Semarang Perjalanan Karier Raja Hendra Kadis Kominfo Pekanbaru yang Ditahan Kejari Pemprov Riau Tuntas Evaluasi APBD 2025 Milik 11 Daerah, Rohil Masih Proses EPP Minta Waktu Atasi Tumpukan Sampah, Ini Respon Pj Walikota Pekanbaru Soroti Korupsi Rp972 Juta di Diskominfo Pekanbaru, Netizen: Gak Heran!		Siap-siap Cek Rekening, Beasiswa Pemprov Riau 2024 Cair Pekan Depan KPU Riau: Abdul Wahid dan SF Hariyanto Raih 44,3 Persen Suara Pilkada 2024 Begini Modus Dugaan Korupsi Kadiskominfo Pekanbaru: Mark Up Anggaran 80 Persen Lebih BEM Teknik UIR Audiensi dengan Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ini yang Dibahas Fakta-fakta Kadiskominfo Pekanbaru Tersangka Korupsi, Rugikan Negara Hampir Rp1 Miliar