PEKANBARU - Potensi tunda bayar Pemerintah Kota Pekanbaru yang mencapai Rp400 miliar mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Pekanbaru, Fatullah. Ia mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk melakukan audit komprehensif terdahulu sebelum melakukan proses pembayaran.

Fatullah menegaskan pentingnya audit sebagai upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, terutama terkait penggunaan dana tunda bayar yang dinilai cukup signifikan.

"Jumlah utang ini sangat besar. Sebelum pembayaran dilakukan, Pemko harus memastikan bahwa semua proses administrasi dan legalitasnya sesuai dengan aturan. Ini langkah yang diperlukan untuk menghindari potensi permasalahan hukum di masa depan," ujar Fatullah, Senin (6/1/2025)

Ia juga mengingatkan bahwa beban keuangan daerah semakin meningkat, sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih hati-hati dan terencana. Fatullah menyebut audit ini sebagai bentuk perlindungan untuk semua pihak yang terlibat, termasuk Pemko Pekanbaru.

"Kami tidak menolak pembayaran, tetapi harus ada kejelasan. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang melanggar aturan atau merugikan masyarakat," tambahnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat, menyatakan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemko Pekanbaru tahun ini hanya mencapai 77,87 persen. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh belum masuknya dana transfer dari pemerintah pusat.

"Kami mengakui bahwa hingga saat ini dana salur belum diterima, sehingga berdampak pada sejumlah kegiatan besar yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya pada tahun ini," ujar Roni beberapa waktu yang lalu.

Roni mengungkapkan, total tunda bayar yang harus diselesaikan Pemko Pekanbaru mencapai angka di atas Rp300 miliar, namun tidak melebihi Rp400 miliar.

Tunda bayar tersebut paling banyak terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pekanbaru, serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) besar lainnya seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

"Proyek-proyek besar di PUPR dan OPD lainnya menjadi penyumbang utama tunda bayar ini," kata Roni.

Penulis: Mimi
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Polisi Ungkap Korban Penikaman OTK di Pekanbaru Eks Honorer DLHK Bupati Meranti Akan Tindak Tegas Pegawai Keluyuran di Kedai Kopi Saat Jam Kerja Hingga Main Judi Pendaftaran Seleksi PPPK Dumai Tahap II Kembali Diperpanjang Hingga 15 Januari 2025 Pasien Patah Tangan Terlantar di RSD Madani Pekanbaru, Zulkardi: Copot Direkturnya Muhammadiyah Putuskan Awal Puasa Ramadan 1446 H Jatuh 1 Maret 2025		Sertijab Kamis Lusa, Pejabat Densus 88 Jadi Wakapolda Riau Gantikan Brigjen Rahmadi Pj Bupati Inhil Sidak 7 Swalayan, Ada Apa? Intel Kodim 0314 Inhil Tangkap 3 Pelaku Narkoba, 4 Orang Kabur Pelaku Penusukan dan Penembakan di Jalan Hangtuah Pekanbaru Masih Misteri Tak Kantongi Izin Penjualan Minol, DPRD Pekanbaru Minta THM Live House Ditutup