PEKANBARU – Keputusan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menunjuk PT Ella Pratama Prakasa (EPP) sebagai pemenang lelang jasa pengangkutan sampah untuk tahun 2025 menuai sorotan tajam. Perusahaan ini sebelumnya memiliki rekam jejak buruk saat menangani pengangkutan sampah Zona I Kota Pekanbaru pada 2023.

Kinerja PT EPP di Zona I yang meliputi Kecamatan Binawidya, Tuah Madani, Payung Sekaki, dan Marpoyan Damai dianggap tidak maksimal hingga kontraknya tidak diperpanjang pada 2024. Namun, kini PT EPP kembali dipercaya untuk menangani pengangkutan sampah di tiga zona (Zona I, Zona II, dan Zona III) selama enam bulan mendatang.

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulkardi, mengkritik langkah Pemko yang tetap memilih PT EPP meski memiliki catatan kinerja buruk. "Tentunya ini menjadi catatan penting. Ada kekhawatiran terhadap kinerja PT EPP tahun depan," ujarnya.

Zulkardi juga mempertanyakan dasar Pemko, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta UPT Lelang, mengizinkan PT EPP mengikuti lelang, bahkan hingga menang.

"Track record buruk ini harusnya menjadi pertimbangan agar Pemko tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini bisa menjadi preseden buruk di mata masyarakat," tegasnya.

Menurut Zulkardi, menangani satu zona saja di tahun 2023 sudah tidak maksimal, apalagi kini PT EPP harus menangani tiga zona sekaligus. "Bisa dibayangkan bagaimana sistem kerja untuk menangani sampah di seluruh Kota Pekanbaru ini," tambahnya.

Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, Komisi IV DPRD Pekanbaru berencana menggelar rapat kerja dengan DLHK, UPT Lelang, dan PT EPP dalam waktu dekat. Rapat ini bertujuan untuk memastikan kesiapan PT EPP serta mendesak adanya perbaikan kinerja agar pengelolaan sampah di Pekanbaru tidak kembali bermasalah.

Pada tahun 2023, PT EPP memenangkan tender Zona I dengan nilai kontrak Rp27,14 miliar dari pagu anggaran Rp28,43 miliar. Di Zona II, PT Samhana Indah (SHI) menjadi pemenang dengan kontrak Rp28,88 miliar dari pagu Rp29,50 miliar. Namun, pengelolaan sampah di Zona I tetap mengalami banyak kendala, mulai dari ketidaktepatan jadwal pengangkutan hingga ketidakmampuan mengelola volume sampah yang memadai.

Dengan tugas yang lebih luas untuk tahun 2025, masyarakat berharap PT EPP mampu memperbaiki kinerjanya dan memahami kompleksitas masalah pengangkutan sampah di Pekanbaru. "Semoga kali ini mereka bisa bekerja maksimal," harap Zulkardi.

Namun, kritik dan kekhawatiran dari berbagai pihak menunjukkan bahwa Pemko harus lebih hati-hati dalam memilih mitra pengelolaan sampah, mengingat pentingnya pelayanan ini bagi kenyamanan dan kebersihan kota.

Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Fenomena Tunda Bayar di Kepulauan Meranti : Tagihan Rp 45 Miliar, Tapi Uang Masuk ke Kas Daerah Hanya Rp 1.000 CDN Tawarkan Promo ISTIMEWA, Konsumen Honda di Riau Bisa Dapat Cashback Rp19 Juta Volume Lalu Lintas JTTS Terkini Melonjak 58 Persen, Tol Padang-Sicincin Tertinggi Tunda Bayar Pemko Pekanbaru Rp400 Miliar, Pj Wako: Paling Banyak PUPR dan Perkim Sampah Menumpuk di Pekanbaru, Kinerja EPP Sebagai Operator Angkutan Sampah Pernah Jadi Sorotan		Gubernur Riau Terpilih Kirim Bantuan Korban Banjir di Inhil Komisi I DPRD Pekanbaru Kawal Kasus Tabrakan Maut yang Renggut Satu Keluarga Sampah Numpuk Awal Tahun, Kinerja PT EPP Disorot Komisi IV DPRD Pekanbaru Kumpulkan Seluruh Kepala OPD, Pj Gubri Ingatkan Jangan Terlena Penghargaan yang Diraih UIR Lantik 12 Pimpinan Baru untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan