www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
UMRI Lakukan Penyegaran Struktur Organisasi, Lantik Tiga Kepala Biro Baru
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Kontrak Pihak Ketiga Segera Dievaluasi, DPRD Pekanbaru: Parkir Seperti Pungli
Selasa, 17 Desember 2024 - 10:22:00 WIB

PEKANBARU - DPRD Pekanbaru akan mengevaluasi PT Yabisa Sukses Mandiri (YSM) sebagai kontraktor pengelolaan parkir tepi jalan umum.

Evaluasi ini dilakukan seiring dengan berakhirnya tahun 2024 dan menyusul keluhan masyarakat terkait tarif parkir pihak ketiga yang sudah seperti pungutan liar (pungli).

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulfan Hafiz ST menegaskan, evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja perusahaan selama beberapa tahun terakhir, hingga isi kontrak pengelolaan parkir yang berdurasi 10 tahun.

“Ini juga berdasarkan keluhan masyarakat soal parkir tepi jalan. Sudah seperti Pungli, di mana-mana pasti dipungut parkir. Seperti apa sebenarnya kontrak parkir ini?” ujar Zulfan Hafiz dilansir tribunpekanbaru.com.

Seperti diketahui, kontrak pengelolaan parkir PT YSM dengan Pemko Pekanbaru sudah berjalan hampir 4 tahun dari total 10 tahun yang disepakati. Namun, Zulfan menilai, kinerja pihak ketiga jauh dari ekspektasi.

“Janji PT YSM untuk menyiapkan sistem pembayaran non-tunai, rompi khusus juru parkir, karcis dan pelayanan prima tidak terlihat sama sekali. Justru sekarang, parkir menjamur hampir di semua sudut Kota Pekanbaru sejak dipihak ketigakan,” tegasnya.

Menurut Zulfan, kondisi ini membebani masyarakat tanpa memberikan manfaat signifikan untuk peningkatan PAD Kota Pekanbaru.

“Kita juga akan lihat kontrak 10 tahun itu, apakah dibenarkan oleh aturan atau hanya kebijakan Dishub sebagai OPD terkait. Selama ini mereka berlindung di balik PAD, tapi yang dibebani justru masyarakat. Itu kan tidak boleh,” tutur politisi NasDem tersebut.

Menanggapi janji Walikota Pekanbaru terpilih, Agung Nugroho yang berencana menurunkan tarif parkir menjadi Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2 ribu untuk mobil, Zulfan Hafiz menyebut hal tersebut sebagai hak prerogatif Walikota yang akan dilantik nanti.

“Jika perlu, buat saja sistem langganan parkir per tahun. Ini kita pastikan semua uang parkir masuk ke kas PAD, bukan ke pihak lain,” pungkasnya.(*)

   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Rektor UMRI, Dr. Saidul Amin, MA, melantik tiga Kepala Biro baru di lingkungan universitas.UMRI Lakukan Penyegaran Struktur Organisasi, Lantik Tiga Kepala Biro Baru
Pj Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat tetapkan status darurat sampah (foto/pekanbaru.go.id)Status Pekanbaru Darurat Sampah Dikritik, Ini Respon Pj Wako
Tiga orang bandar dan barang bukti diamankan di Mapolres Kabupaten Inhil,(foto/Ayendra)Polres Inhil Tangkap 3 Bandar dengan Ratusan Butir Ekstasi dan Sabu
300 KK di Kampung Benteng Hilir, Kecamatan Mempura, Siak terdampak banjir (foto/MC.Riau)Banjir Mempura Siak Rendam Ratusan Rumah, Warga Butuh Bantuan Segera
Seremonial penerimaan air bersih kerja sama PT KPI Kilang Dumai dengan Perumdam Tirta Dumai Bersemai di Gate Post Dock Komperta Bukit Datuk (foto/bambang)PT KPI Dumai dan Perumdam Tirta Dumai Gelar Seremonial Penerimaan Air Bersih
  Daihatsu Terios.Daihatsu Kuasai 19 Persen Pangsa Pasar Kendaraan Indonesia di 2024
Manager Eksplorasi BSP, Dudy Lastawan bersama tim mendiskusikan hasil pemrosesan dari perekaman data Survei Seismik 2D di Basecamp BSP Banjar XII Rohil (foto/ist)PT Bumi Siak Pusako Selesaikan Survei Seismik 2D Sepanjang 156 Km di Rohil dengan Aman
Harimau Sumatera masuk camp pekerja di Pelalawan (foto/IG Infosorek)Ini Kronologi Harimau Sumatera Masuk Camp Pekerja di Pelalawan
Dokter Meiza Ningsih, anggota DPRD Kota Pekanbaru, Fraksi PKS (foto/Mimi)Waspada Penyakit Akibat Tumpukan Sampah, Meiza: Jangan Sampai Pekanbaru Darurat Penyakit
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dengan Menteri HAM, Natalius Pigai bahas legalisasi tanah (foto/ist)Kementerian ATR/BPN dan Kementerian HAM Bahas Legalisasi Tanah yang Berdampak Terhadap HAM
Komentar Anda :

 
 
 
Potret Lensa
DPMPTSP Riau-PT BSP Permudah Perizinan Pelaku Usaha UMKM
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2025 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved