PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT terhadap Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa pada Senin (2/12/2024) malam. Ketua DPRD Kota Pekanbaru menyampaikan, pihaknya hingga saat ini belum mendapat informasi resmi dari KPK terkait kasus yang menjerat Pj Wako Pekanbaru tersebut.

"Hingga saat ini kami di DPRD belum mendapatkan informasi resmi dari KPK terkait kasus apa yang menjerat Pj Wako Pekanbaru," ungkap Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, Selasa (3/12/2024)

Menurut Politisi PKS Ini, ada beberapa isu yang beredar saat ini terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK kepada Pj Wako Pekanbaru, mulai dari isu proyek sampah, terkait dugaan jual beli jabatan dan isu lainnya

"Kita minta masyarakat tetap tenang dan bersabar menunggu informasi resmi dari KPK seperti apa, jangan termakan hoax yang tidak jelas yang mengait-ngaitkan dengan kasus ini. Yang jelas kita berharap pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan tidak ada urusan masyarakat yang terkendala," pungkas Isa.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Robin Eduar SE MH berharap pelayanan di pemerintahan Kota Pekanbaru tidak terganggu pasca Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (2/12) malam. Dirinya pun menyerahkan segala proses hukum kepada KPK.

"Prinsipnya, Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan meminta pada OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru agar tetap melayani masyarakat. Jangan sampai ada terganggu pelayanan terhadap masyarakat, masalah proses hukum itu kita serahkan kepada KPK," kata Robin.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT di Pekanbaru, Riau. Sejumlah penyelenggara negara diamankan dalam OTT yang dilakukan KPK. Dari informasi yang didapat, total ada 8 orang yang diamankan. Termasuk Pj Walikota Risnandar Mahiwa dan sejumlah pejabat Pemko Pekanbaru dan swasta.

Robin pun menekankan, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar. Maka dari itu, jabatan kepala daerah tidak boleh kosong. Sehingga pengganti Pj Wako Risnandar Mahiwa harus segera dilakukan.

"Kita serahkan ke Kemendagri agar secepat mungkin ditunjuk untuk Plt-nya supaya pelayanan kepada masyarakat ini tetap berjalan baik," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menyerahkan sepenuhnya kepada Kemendagri RI untuk menunjuk pengganti Pj Walikota Pekanbaru baru pasca Risnandar Mahiwa terjerat OTT KPK.

"Harapannya jangan berlama-lama, karena itu dalam aturan bahwa pemerintahan tidak boleh ada kekosongan sehingga pelayanan kepada masyarakat itu betul-betul jangan sampai terganggu dan kita minta seluruh OPD untuk tetap melayani masyarakat seperti basanya," tutup Robin.

Penulis: Mimi
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Tunggu Sidang Dewan Pengupahan, UMP Riau 2025 Diprediksi Naik 6,5 Persen jadi Rp3,5 Juta Wajah Baru Tumbangkan Petahana, Ini Paslon Pemenang Pilkada Riau di 12 Kabupaten/Kota Program Bank Sampah PHR Wujudkan Lingkungan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas TPID Inhil Rakor Pengendalian Inflasi, Waspada Kenaikan Harga Pangan Usai Namanya Disebut KPK, Kadishub Pekanbaru Tak Muncul di Rapat Perdana Pj Walikota		Karir Moncer Novin Karmila Terancam Kandas Usai Sandang Status Tersangka Korupsi Setdako Pekanbaru Dugaan Korupsi di Dinkes Inhil Dalam Penyidikan, PT Tenayan Raya Makmur Selaku Penyedia Kejari Sebut Herman Pihak Kedua Penerima Dugaan Korupsi Baznas Inhil KPU Dumai Rampungkan Pleno Tingkat Kota, Ini Hasil Perolehan Suara Tiap Paslon Ruangan Bidang Perbendaharaan BPKAD Pekanbaru di Segel , Pj Wali Kota Pekanbaru Pastikan Proses Keuangan Akhir Tahun Tetap Berjalan.