PEKANBARU- Setelah lebih kurang sepekan menggelar reses atau turun ke lapangan menjemput aspirasi masyarakat, anggota DPRD Kota Pekanbaru kembali ngantor. Dewan menggelar rapat dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Seperti yang dilakukan Komisi III DPRD Pekanbaru pada Senin (25/11/2024). Komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, agama dan ketenagakerjaan ini memanggil tiga OPE sekaligus, yakni Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) Pekanbaru.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Niar Erawati SIP, Wakil Ketua Tekad Indra Pradana Abidin ST M Eng, Sekretaris Abu Bakar, serta anggota lainnya Lindawati, Putri Varadina, Edi Azhar, Muhammad Sabarudi ST, dan Zakri Fajar Triyanto.

Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Niar Erawati SIP menyampaikan, pemanggilan OPD mitra kerja diagendakan dalam rangka memperkenalkan struktur baru keanggotaan Komisi III DPRD Pekanbaru

"Tujuan undangan OPD yang bermitra dengan Komisi III itu tidak lain hanyalah silaturahim saja. Kita juga meminta OPD-OPD tersebut untuk memberi sedikit gambaran umum tentang program prioritasnya di tahun 2025," kata Niar usai rapat.

Politisi Demokrat ini menambahkan, di dalam rapat, Komisi III DPRD Pekanbaru juga meneruskan aspirasi dan keluhan yang ditampung anggota dewan dalam kegiatan reses perdananya. Salah satunya ketidaksinkronan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

"Kebetulan anggota dewan baru selesai rese, jadi kami sampaikan beberapa aspirasi dari masyarakat. Salah satunya adalah DTKS yang tidak tepat sasaran, PKH juga demikian. Jadi kita ingin tahu dan mendengar bagaimana caranya warga yang tidak mampu bisa masuk DTKS, lalu data-data juga sudah tidak relevan," jelasnya.

"Artinya, DTKS itu harus ada pembaharuan, jangan yang sudah kaya masih mendapat bantuan sementara yang kurang mampu tidak ada didata," sambungnya.

Sementara itu, Kepada Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Pekanbaru, Idrus mengaku telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi dinas sosial dalam rapat kerja bersama Komisi III DPRD Pekanbaru.

"Ada 26 permasalahan sosial yang harus diselesaikan di Kota Pekanbaru. Walaupun yang menonjol itu fakir miskin, anak terlantar, lansia, ODGJ, termasuk bencana sosial dan bencana alam seperti banjir dan kebakaran dan lainnya itu tupoksi kami juga," ucap Idrus.

Dijelaskan Idrus, Dinas Sosial muara dari kerjaan OPD lain dan begitu juga cikal bakal OPD lain ada pada Dinas Sosial. Misalkan, bagaimana caranya fakir miskin diperdayakan dan diberikan pelatihan menjadi pelaku usaha sehingga dapat dikembangkan melalui pelatihan di OPD lain seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian maupun Disperindag.

"Muara dari kerja kami itu ada di OPD lain, atau ada juga muara kerja lain di OPD kami seperti banjir biasanya itu identiknya BPBD dan Perkim, tapi disaat sosial masyarakatnya terganggu itu dinas sosial turun dan hadir untuk menyelesaikan ketelentaran warga dengan membangun tenda dan dapur umum. Kita kasih bantuan selama di dapur umum, yang jelas kita punya tupoksi cukup banyak untuk menyelesaikan permasalahan sosial di Pekanbaru," paparnya.

Penulis: Mimi
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Kuota Haji 2025 Riau Ditetapkan, Pekanbaru Dapat Jatah Terbanyak Pelantikan Kepala Daerah di Riau Ditunda, Pemprov Pastikan Persiapan Tetap Matang Peran AI dalam Akademisi: 10 Alat yang Membantu Penelitian dan Penulisan Arsenal Permalukan Manchester City dengan Kemenangan Telak 5-1 Mengapa Google Eror Menampilkan Kurs Dolar-Rupiah yang Gemparkan Publik Indonesia?		Gubernur Riau Terpilih Abdul Wahid Hadiri Perayaan Imlek di Pekanbaru KPU Kuansing Optimistis MK Tolak Gugatan Paslon Nomor 2 BNI Finance Fokus Digitalisasi pada 2025, Targetkan Pembiayaan Rp6,25 Triliun Jalintim Pelalawan Kembali Berlaku 2 Arah, Kepadatan Lalu Lintas Masih Terjadi MK Jadwalkan Sidang Putusan Gugatan Pilkada, KPU Pekanbaru Bersiap Hadapi Hasilnya