PEKANBARU – Kasus gelanggang permainan elektronik (gelper) yang ditemukan di gedung Car Wash Jalan Nangka atau Tuanku Tambusai, Pekanbaru, kini memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Temuan ini tidak hanya mencuri perhatian masyarakat tetapi juga Komisi I DPRD Pekanbaru yang membidangi hukum.

Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Robin Eduar SE MH, menegaskan bahwa Gelper yang ditemukan di lokasi tersebut termasuk dalam kategori perjudian, sehingga harus segera ditindak tegas oleh penegak hukum.

"Apalagi saat ini Pemerintah Pusat dan Kapolri sedang gencar memberantas judi online. Gelper ini juga masuk kategori judi. Siapapun yang terlibat harus ditindak sesuai hukum yang berlaku," ujar Robin, Kamis (21/11/2024).

Robin juga menyoroti dugaan penyalahgunaan izin gedung tersebut. Menurutnya, keberadaan gelper di lantai atas gedung yang di bawahnya berfungsi sebagai tempat cuci mobil jelas tidak sesuai dengan perizinan.

"Pemko Pekanbaru harus segera mempublikasikan hasil pemeriksaan terkait izin tempat ini. Dari kasat mata saja, sudah jelas ada pelanggaran. Jika terbukti melanggar aturan, tempat ini harus ditutup," tegas politisi PDI-P itu.

Robin berharap agar kasus ini menjadi pelajaran bagi pelaku lain yang mencoba memanfaatkan celah hukum. Ia juga meminta Kepolisian dan Pemko Pekanbaru untuk menyelidiki indikasi tempat perjudian lain di kota tersebut tanpa tebang pilih.

"Kami di DPRD Pekanbaru mendukung penuh kinerja aparat dalam mengusut kasus ini. Dengan dukungan dari berbagai pihak, kami yakin hasilnya akan maksimal," tambahnya.

Terkait tindakan sejumlah oknum organisasi masyarakat (ormas) di lokasi gelper tersebut, Robin menyatakan keprihatinannya. Ia meminta agar kejadian serupa tidak terulang lagi di Kota Pekanbaru.

"Peran ormas semestinya membantu menciptakan keamanan, bukan justru menimbulkan masalah baru. Hal seperti ini sangat disayangkan," tegasnya.

Robin menegaskan pentingnya tindakan hukum yang tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam aktivitas perjudian, termasuk mereka yang memberikan izin atau melindungi kegiatan tersebut. "Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh agar bisa menjadi efek jera bagi pelaku lain," pungkasnya dikutip dari tribunpekanbaru.

Kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dan aparat hukum untuk memperbaiki pengawasan serta penegakan aturan demi menjaga citra kota dan kenyamanan masyarakat. (*)

BERITA LAINNYA
Selesai Diaspal, Jalan Lintas Riau-Sumbar di Tanjung Alai Sudah Kembali 2 Arah Banjir Jalintim Pelalawan, Polisi Terapkan Sistem Buka-Tutup 15 Kepala Desa di Kepulauan Meranti Akan Kembali Dikukuhkan, Perpanjangan Masa Jabatan Sesuai Keputusan MK Penentu Menuju Liga 1, PSPS Pekanbaru Siap Hadapi PSIM Yogyakarta Besok Kasus PMK Merebak di Riau, Pekanbaru Tetap Aman Berkat Vaksinasi		KPU Siak Ungkap Fakta TPS Siluman dalam Dalil Gugatan Alfedri-Husni di MK 4.100 Dosis Vaksin PMK di Riau Mulai Didistribusikan Uji KIR Gratis di Pekanbaru, Kuota 150 Kendaraan per Hari Banjir Akibat Luapan Sungai Kampar, 24 Sekolah di Pelalawan Terpaksa Diliburkan Rawan Jambret dan Begal, Faisal Reza Minta Dishub Pekanbaru Perhatikan Kondisi PJU