PEKANBARU – Kasus gelanggang permainan elektronik (gelper) yang ditemukan di gedung Car Wash Jalan Nangka atau Tuanku Tambusai, Pekanbaru, kini memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Temuan ini tidak hanya mencuri perhatian masyarakat tetapi juga Komisi I DPRD Pekanbaru yang membidangi hukum.

Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Robin Eduar SE MH, menegaskan bahwa Gelper yang ditemukan di lokasi tersebut termasuk dalam kategori perjudian, sehingga harus segera ditindak tegas oleh penegak hukum.

"Apalagi saat ini Pemerintah Pusat dan Kapolri sedang gencar memberantas judi online. Gelper ini juga masuk kategori judi. Siapapun yang terlibat harus ditindak sesuai hukum yang berlaku," ujar Robin, Kamis (21/11/2024).

Robin juga menyoroti dugaan penyalahgunaan izin gedung tersebut. Menurutnya, keberadaan gelper di lantai atas gedung yang di bawahnya berfungsi sebagai tempat cuci mobil jelas tidak sesuai dengan perizinan.

"Pemko Pekanbaru harus segera mempublikasikan hasil pemeriksaan terkait izin tempat ini. Dari kasat mata saja, sudah jelas ada pelanggaran. Jika terbukti melanggar aturan, tempat ini harus ditutup," tegas politisi PDI-P itu.

Robin berharap agar kasus ini menjadi pelajaran bagi pelaku lain yang mencoba memanfaatkan celah hukum. Ia juga meminta Kepolisian dan Pemko Pekanbaru untuk menyelidiki indikasi tempat perjudian lain di kota tersebut tanpa tebang pilih.

"Kami di DPRD Pekanbaru mendukung penuh kinerja aparat dalam mengusut kasus ini. Dengan dukungan dari berbagai pihak, kami yakin hasilnya akan maksimal," tambahnya.

Terkait tindakan sejumlah oknum organisasi masyarakat (ormas) di lokasi gelper tersebut, Robin menyatakan keprihatinannya. Ia meminta agar kejadian serupa tidak terulang lagi di Kota Pekanbaru.

"Peran ormas semestinya membantu menciptakan keamanan, bukan justru menimbulkan masalah baru. Hal seperti ini sangat disayangkan," tegasnya.

Robin menegaskan pentingnya tindakan hukum yang tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam aktivitas perjudian, termasuk mereka yang memberikan izin atau melindungi kegiatan tersebut. "Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh agar bisa menjadi efek jera bagi pelaku lain," pungkasnya dikutip dari tribunpekanbaru.

Kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dan aparat hukum untuk memperbaiki pengawasan serta penegakan aturan demi menjaga citra kota dan kenyamanan masyarakat. (*)

BERITA LAINNYA
Waspada Banjir, Hujan Lebat Disertai Angin Kencang Berpotensi Guyur Riau Siang Hingga Malam Disdukcapil Pekanbaru Tetap Buka Layanan Rekam e-KTP Besok dan Hari Pencoblosan Survei Elektabilitas Nasir-Wardan Unggul di Kampar, Wahid-Haryanto Moncer di Pekanbaru Fraksi Demokrat DPRD Pekanbaru Perjuangkan Kenaikan Gaji THL Dekan Fikom Universitas Hang Tuah Pekanbaru Imbau Mahasiswa Tak Golput		HMI Kritik Keras Bawaslu Bengkalis: Sekedar Terima Laporan, Mending Komisioner Tidur di Rumah Bawaslu Ingatkan Pukul 00.00 Malam Ini Alat Peraga Kampanye Mulai Ditertibkan Meriahkan GJAW 2024, Suzuki Indonesia Hadirkan Promo Menarik Jelang Masa Tenang Pilkada 2024, Bawaslu Kepulauan Meranti Matangkan Persiapan Pembersihan APK Rumah Mantan Pj Wako Muflihun Disita Polda Riau, Diduga Terkait Kasus SPPD Fiktif