PEKANBARU - Pemko Pekanbaru memulai proses asesmen untuk mengisi jabatan kepala pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kesehatan (Diskes) dan Dinas Pertanahan.

Proses seleksi ini telah dimulai sejak Senin pekan lalu dan diharapkan akan membawa pemimpin OPD yang kompeten dan definitif.

Menanggapi pelaksanaan asesmen ini, anggota DPRD Pekanbaru, H Fathullah SH MH menyerukan agar Pemko mengelola seleksi secara transparan dan menghindari kecurigaan publik terhadap proses tersebut.

"Artinya, jangan hanya formalitas saja, padahal orangnya sudah ada. Ini jangan sampai terjadi. Pj Walikota harus memberikan kesan yang baik selama di Kota Pekanbaru," ujarnya dilansir tribunpekanbaru.com, Jumat (25/10/2024).

Fathullah menekankan pentingnya pengumuman hasil setiap tahap asesmen agar masyarakat bisa memantau perkembangan seleksi.

Selain menyoroti transparansi, Fathullah juga mengingatkan Pemko untuk menempatkan pejabat yang memang berasal dari lingkungan internal Pemko Pekanbaru.

Ia mengingatkan, banyak pejabat lokal yang mumpuni dan memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD.

“Jangan sampai pula ahli infrastruktur menjabat di Diskes, begitu pula sebaliknya. Tempatkan orang sesuai bidang dan keahliannya,” tambahnya.

Asesmen ini juga diharapkan dapat memudahkan kerjasama bagi Walikota Pekanbaru definitif yang akan dilantik tahun depan.

"Kita harapkan, tidak hanya sekadar retorika saja. Kawal asesmen ini dengan baik, jangan sampai ada oknum yang bermain," tegas Fathullah.

Sementara itu, Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa menekankan, proses asesmen tersebut adalah upaya Pemko untuk meningkatkan pelayanan publik.

Ia mengungkapkan, kepala OPD definitif dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dengan kebijakan yang kuat dan berkelanjutan.

"Langkah ini murni untuk pelayanan. Kami tidak ingin adanya penggiringan opini atau untuk kepentingan tertentu," tegas Risnandar.

Risnandar menambahkan, seleksi ini difokuskan pada pejabat yang berasal dari lingkungan Pemko Pekanbaru, meski aturan membenarkan partisipasi pejabat dari luar.

"Jadi yang ikut ini prioritas pejabat Pemko Pekanbaru. Jangan ajukan pejabat dari luar, meski dibenarkan aturan. Sehingga regenerasi birokrasi di Pemko Pekanbaru berjalan dengan baik," tukasnya.(*)

BERITA LAINNYA
Tim Saber Pungli Pekanbaru dan Bandung Bahas Strategi Cegah Pungutan Liar Gandeng Prof Yohanes Surya, Pemprov Riau Kenalkan Matematika Gasing ke 12 Kabupaten/Kota Ketua Bawaslu Rohil Ingatkan Semua Pihak soal Penerbitan APK Asesmen 4 Kepala OPD Pemko, DPRD Pekanbaru Ingatkan Penempatan Pejabat Sesuai Keahlian Ramalan Zodiak 25 Oktober 2024: Kesempatan Besar untuk Aries, Libra Jangan Terjebak		Abdul Wahid: Jalan Pekan Tua-Pengalihan Hasil DBH Sawit yang Saya Perjuangkan Divisi Hukum Berwarwah Kecam Dugaan Intervensi Pangkalan Gas di Kampar Universitas Islam Riau Tawarkan Beasiswa Penuh di Pameran Budaya KBRI Timor Leste Kapolsek Martin Beri Imbauan Kamtibmas Kepada Tokoh Pemuda dan Masyarakat Simpang Kanan Telkomsel-Rey Kolaborasi Hadirkan Paket Data Terintegrasi Proteksi Kesehatan