PEKANBARU - Anggota DPRD kota Pekanbaru H Fatullah SH MH, meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), segera audit pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Permintaan Fatullah tersebut dipicu setelah melihat kondisi keuangan Pekanbaru yang saat ini mengalami defisit. Disebut akibat kurang baiknya manajemen pengelolaan keuangan.

Itu menurutnya, sangat berdampak kepada kebutuhan dasar seperti pembayaran gaji pegawai, honorer dan termasuk pembayaran insentif RT RW dan kebutuhan lainnya.

"Kita dapat informasi banyak yang belum dibayar, mulai dari gaji pegawai, honorer insentif RT RW dan lainnya. Persoalan ini terjadi akibat dari manajemen keuangan yang tidak baik yang dilakukan Pj sebelumnya. Pj yang sekarang ini hanya dapat buruknya saja. Pj sekarang tidak bisa berbuat banyak karena memang kondisi keuangan demikian (defisit)," ungkap Fatullah, Selasa (22/10/2024)

Menurut Politisi Demokrat ini, dengan dilakukan audit, BPK akan membantu Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengetahui kondisi keuangan derah dan dialirkan ke mana-mana saja.

"Di sini kita menduga ada penyalahgunaan anggaran dan ini harus diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Contoh kecil saja uang yang seharusnya dipergunakan untuk operasional RT RW setelah diperiksa oleh Pj yang baru ternyata uangnya sudah tidak ada dan sudah habis. Akhirnya tidak bisa membayar untuk RT RW, gaji dan tunjangan pegawai dan lainnya. Laporan yang kita terima juga kegiatan di beberapa dinas juga tidak bisa dilakukan karena kondisi keuangan," tegas Fatullah.

Penulis: Mimi
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Berkunjung ke Siak, Danrem Kagumi Keindahan Kota Istana APHI Riau dan BPHL Wilayah III Pekanbaru Dorong Optimalisasi Multiusaha Kehutanan Dukung UMKM Inhil Naik Kelas, Masyarakat Diajak Beli Produk Lokal Organisasi Jurnalis Inhil Dukung Penegakan Hukum Dugaan Oknum Ngaku Wartawan yang Memeras Kritik Kondisi Keuangan Pemko Pekanbaru, DPRD Minta BPK Lakukan Audit		Petani Sawit Swadaya Riau Sesalkan Harga TBS Turun Pemprov Riau Matangkan Persiapan Bahas Ranperda RTRW dalam Rapat Lintas Sektor Perkuat Sinergi, Pemkab Siak Terima Kunjungan Kerja Danrem 031/Wira Bima Kasus SPR Langgak tak Kunjung Tuntas, SF Hariyanto Sebut Hak KCL Harus Dikeluarkan Jika Terpilih, Abdul Wahid Komitmen Tambah Fasilitas Pendidikan di Riau