PEKANBARU - Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil alih pengelolaan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Cut Nyak Dien dinilai sudah tepat. Namun menurut anggota DPRD Kota Pekanbaru Roni Amriel, ada beberapa catatan terkait penataan.

Ia menilai Pemko perlu menjamin kelangsungan para PKL dalam meningkatkan perekonomian.

"Kami menilai kebijakan yang diambil oleh Pemko Pekanbaru dalam penataan dan pengelolaan PKL di Cut Nyak Dien merupakan langkah yang tepat. Karena memang sudah menjadi tanggungjawab pemerintah bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat," ungkap Roni Amriel, Rabu 16/10/2024)

Namun menurut Ketua Fraksi Golkar ini lagi, pemerintah juga harus hadir dan mengambil peran untuk memberikan kepastian hukum kepada pada PKL.

"Para PKL Ini perlu didukung Pemko, kalau selama ini pemerintah mungkin tidak banyak berbuat untuk meningkatkan ekonomi para pedagang. Maka ini saatnya pemerintah ambil peran, terutama memberikan kepastian hukum kepada pedagang," ujarnya.

"Pedagang ditata dan dikelola dengan baik, caranya tarif-tarif yang berlaku adalah tarif-tarif yang ada di peraturan daerah," sambungnya.

Roni juga menyampaikan Pemko memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pola terbaik buat pedagang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Bahkan Roni Amriel menyarankan Pemerintah bisa mengartiskan segala biaya operasional yang selama ini dikeluarkan oleh pedagang.

"Kalau ada resolusi sampah atau retribusi yang berdagang, pungutan keamanan dan ketertiban disana pemerintah bisa mengartiskan. Artinya ada kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, yang mana jika sebelumnya berbayar jadi gratis karena pemerintah ambil peran disana," tegas Roni.

Untuk penataan pedagang di Pekanbaru, Roni menyarankan Pemko bisa mengambil contoh kota-kota besar seperti Semarang. Yang mana menurut Roni penataan pedagang di daerah tersebut cukup baik.

"Belajar ke daerah atau kota besar dalam pengelolaan dan penataan PKL. Saran saya untuk kelancaran operasional PKL Ini, tutup jalan-jalang menjadi kawasan PKL berjualan dijam-jam tertentu misalnya dari pukul 17.00 sampai 22.00," sebutnya.

Kemudian siapkan parkirnya juga dikelola dan ditata dengan baik. Ada solusi parkir dan ada PAD juga di sana. Tapi saran kami jangan semata-mata kejar PAD dulu, tapi bagaimana para pedagang ini ditata, dikelola dulu dan bisa berdagang dengan baik. Pedagang juga tidak mengeluarkan biaya operasional yang terlalu tinggi sehingga ekonomi bergulir ditengah masyarakat," imbau Roni.

Sejauh ini menurut Roni, belum ada laporan yang masuk secara langsung dari pedagang kepada pihak DPRD terutama melalui Fraksi Golkar terkait berbagai keluhan atau masalah yang saat ini dihadapi para pedagang. Namun begitu. Roni menyampaikan pihaknya tetap menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebiajakan yang diambil Pemko.

"Sejauh ini laporan dari masyarakat atau pedagang yang masuk ke DPRD melalui fraksi Golkar secara langsung tidak ada. Tetapi informasi yang beredar di masyarakat dan Medsos tentu menjadi perhatian kami. Karena ini menjadi tanggungjawab kami mengawasi kebijakan pemerintah memperlakukan pedagang," pungkas Roni.

Penulis: Mimi

Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Riau Siap Dukung Program Cek Kesehatan Gratis Presiden Prabowo Terungkap Belasan Calon Jemaah Umrah di Padang Pakai Sertifikat Vaksin Meningitis Palsu PSPS Pekanbaru Menang, Peluang PSMS Medan Lolos ke-8 Besar di Ujung Tanduk Tahun Ini Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama di Riau Tidak Naik Polsek Simpang Kanan Intensifkan Cooling System untuk Jaga Kamtibmas Pasca Pilkada 2024		Makin Sengit, Ini Klasemen Liga 2 Grup 1 Usai PSPS Pekanbaru Kalahkan PSMS Medan Stok Ludes Setiap Hari, Emas Antam di BELM Pekanbaru Jadi Incaran Warga Riau Sampah Masih Menumpuk di Pekanbaru, Pengamat: Ada yang Tak Beres Sepasang Kekasih Buang Bayi Hasil Hubungan Gelap di Pekanbaru, Polisi Ungkap Kronologi Mengejutkan Uncertain Fate, Trans Metro Pekanbaru Buses are No Longer Operating