PEKANBARU - Teka teki siapa sosok pengganti Pj Walikota Pekanbaru Muflihun terjawab sudah. Setelah Kemendagri RI secara resmi menunjuk Risnandar Mahiwa S.STP MSi, menjadi Pj Walikota Pekanbaru menggantikan Muflihun yang habis masa jabatannya.

Penunjukan Risnandar, sesuai salinan SK No:100.2.1.3.1122 Tahun 2024, yang diteken Plh Kabiro Umum Kemendagri, Evan Nur Setya Hadi, tertanggal 20 Mei 2024.

Dengan dikeluarkannya nama Risnandar Mahiwa S STP MSi, menjadi Pj Walikota Pekanbaru "menolak" tiga nama yang telah diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan satu nama yang diajukan DPRD Pekanbaru.

Pemprov Riau mengusulkan tiga nama untuk Pj Wako Pekanbaru yakni, Eva Revita, Emri Juli Arnis, dan Indra Pomi Nasution. Sementara DPRD Pekanbaru mengusulkan Sekretaris DPRD Hambali ke Kemendagri.

Atas keputusan tersebut, DPRD Kota ikutan angkat suara. Seperti yang disampaikan anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan. Ia menilai kota Pekanbaru memiliki sosok kepala daerah yang masih bisa dihandalkan dan lebih mengetahui kondisi masyarakat kota bertuah, namun tidak digubris oleh Kementerian.

Mendagri lebih memilih sosok Pj dari pemerintah pusat. Selain tidak ada ikatan emosional dengan pejabat Pemko Pekanbaru, juga akan mulai pekerjaan di kota ini dari nol.

Belum lagi Risnandar sendiri selama jadi ASN, belum pernah bertugas di Kota Pekanbaru, bahkan di Riau. Tentunya ini terkesan mengabaikan kepentingan daerah.

"Kok pusat seenaknya saja mengirimkan orang ke sini. Perlu diketahui, Kota Pekanbaru bukan dalam kondisi darurat sekarang. Nggak perlu orang pusat di tempatkan di sini. Kami punya orang-orang terbaik yang diusulkan kemarin. Kenapa tidak digubris," tegas Ruslan Tarigan, Rabu (22/5/2024).

Politisi senior ini sebenarnya mengkhawatirkan, pejabat yang ditunjuk Kemendagri bukan orang lokal Pekanbaru, akan berdampak buruk pada pembelanjaan APBD nantinya.

Kekhawatiran itu muncul, karena alasan sang pejabat tidak tahu seluk-beluk Kota Bertuah ini, juga akan lama tune-nya dengan pejabat kota. Sementara banyak permasalahan yang belum tuntas, yang perlu diperbaiki dan dikerjakan ke depannya. Belum lagi nanti akan ada biaya perkenalan selama tiga bulan, yang diambil dari APBD.

"Masalah sampah yang masih amburadul, jalan rusak, banjir dan persoalan yang menyentuh masyarakat lainnya. Kalau pejabat luar dengan waktu sedikit menjabat, patut kita pertanyakan sistem kerjanya. Apa pula jaminannya, jika tidak terlaksana. Karena setelah menjabat, dia pergi tanpa rasa bersalah. Apa hebatnya pejabat pusat itu," kata Ruslan.

"Apalagi selama ini, Kota Pekanbaru belum pernah dipimpin Pj pejabat dari luar Pekanbaru, Riau. Mulai dari Pak Syamsurizal, Pak Edwar Sanger dan terakhir dua kali Pak Muflihun. Ini harus kami ingatkan. Kita punya daerah, kok mau diatur pusat seenaknya" tuturnya.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Taufiq Arrakhman Ucapkan Selamat ke Agung-Markarius, Siap Berkolaborasi untuk Pekanbaru Bupati Rohul Konsultasi Bersama Kementerian Transmigrasi Soal Desa Definitif dan Bandara Tuanku Tambusai WNI Korban Penembakan APMM Malaysia yang Meninggal Bertambah, Ini Respon BP3MI Riau Gubri Terpilih Abdul Wahid Harap Menteri Rosan Dorong Investasi ke Riau Polisi Masih Buru 1 dari 3 Oknum Ngaku Wartawan Penghadang Mobil Ekspedisi di Pelalawan		Bappebti Perkuat Perdagangan Transaksi Multilateral, ICDX Siapkan Langkah Strategis Pemko Bersiap Sambut Pelantikan Walikota Pekanbaru Terpilih DPD Pasukan 08 Riau Dilantik, Luncurkan Program Ekonomi Digital Polisi Dalami Dugaan Pungli Libatkan Oknum Aparat Terkait 3 Preman Ngaku Wartawan di Pelalawan Kunjungi Blok Rokan, Menteri Bahlil: Naikkan Produksi, Jaga Marwah Negara