PEKANBARU - Rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2023 pada Senin (4/3/2024) siang diwarnai interupsi dari anggota DPRD kota Pekanbaru yang hadir.

Interupsi dimulai saat Sekretaris daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi baru membuka laporan LKPj tahun 2023. Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapot Sinaga meminta agar rapat paripurna ditunda sementara waktu sampai Pj Walikota Muflihun selaku penggunaan anggaran untuk datang secara langsung.

"Interupsi pimpinan, karena hari ini paripurna LKPj dan kepada daerah tidak hadir kami minta paripurna diskor dan tunggu sampai Pj Waliko datang," ungkap Dapot saat memberikan interupsi.

Mendengar adanya interupsi dari Dapot Sinaga, Sekdako Pekanbaru Indra Pomi mencoba memberikan penjelasan mengenai ketidakhadiran Pj Walikota Pekanbaru. Di mana menurut Indra Pomi, saat ini Pj Walikota sedang menggelar rapat dengan Mendagri membahas terkait Inflasi.

"Hari ini pak Pj sedang menggelar zoom Meeting dengan Mendagri membahas soal inflasi menjelang bulan suci Ramadan," ungkap Indra Pomi.

Alasan ketidakhadiran Pj Wako ini tidak bisa diterima oleh kalangan legislatif, mengingat kehadiran kepala daerah dalam laporan LKPj ini sudah diatur didalam Undang-undang tentang Pemerintah Daerah dan peraturan presiden tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

"Tolong dibaca lagi PP nya, siapa yang diharuskan hadir untuk menyampaikan laporan LKPj ini. Kalau tidak bisa sekarang kita tunggu Pj Waliko datang nanti," ujar Anggota DPRD Pekanbaru, Rismat Hutagalung.

Paripurna yang dipimpin oleh Muhammad Sabarudi didampingi, Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri dan Nofrizal ini terpaksa diskor dan belum bisa dipastikan kapan paripurna bisa kembali dilanjutkan.

"Paripurna LKPj ini kepala daerah wajib hadir dan melaporkan secara langsung kepada kami dan masyarakat luas. Anggaran 2023 inikan dia yang pakai melalui OPD jangan tiba-tiba sekda yang disuruh melaporkan sementara penggunaan anggaran dia yang ngatur," ungkap Dapot Sinaga usai paripurna diputuskan diskor.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Riau Sharia Week 2025: Sinergi Kuat untuk Transformasi Ekonomi Syariah di Riau Jalan Penghubung di Kuansing Putus Diterjang Banjir, Akses Warga 4 Desa Terganggu Pemotongan TPP Bukan Solusi, DPRD Riau Sebut Gubri Harus Cari Jalan Lain Bupati Inhil Pererat Silaturahmi dengan Insan Pers DPRD Minta Pemko Pekanbaru Lakukan Ini Agar Parkir di Ritel Segera Gratis		Dompet Dhuafa Riau Tetapkan Qimat Zakat Fitrah Pekanbaru 2025, Cek Daftar Harga Berasnya Serahkan Bantuan, Sekda Siak Safari Ramadan di Kampung Buatan 1 Bawaslu Kepulauan Meranti Gelar "Ngabuburit Evaluasi" Refleksi Pengawasan Pilkada 2024 Ceriakan Senyum Anak Yatim, BRI Hadir Berbagi Bahagia Serahkan Santunan Permudah Layanan Administrasi Kependudukan, Walikota Pekanbaru Luncurkan Mobil AMAN Keliling