PEKANBARU - Rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2023 pada Senin (4/3/2024) siang diwarnai interupsi dari anggota DPRD kota Pekanbaru yang hadir.

Interupsi dimulai saat Sekretaris daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi baru membuka laporan LKPj tahun 2023. Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapot Sinaga meminta agar rapat paripurna ditunda sementara waktu sampai Pj Walikota Muflihun selaku penggunaan anggaran untuk datang secara langsung.

"Interupsi pimpinan, karena hari ini paripurna LKPj dan kepada daerah tidak hadir kami minta paripurna diskor dan tunggu sampai Pj Waliko datang," ungkap Dapot saat memberikan interupsi.

Mendengar adanya interupsi dari Dapot Sinaga, Sekdako Pekanbaru Indra Pomi mencoba memberikan penjelasan mengenai ketidakhadiran Pj Walikota Pekanbaru. Di mana menurut Indra Pomi, saat ini Pj Walikota sedang menggelar rapat dengan Mendagri membahas terkait Inflasi.

"Hari ini pak Pj sedang menggelar zoom Meeting dengan Mendagri membahas soal inflasi menjelang bulan suci Ramadan," ungkap Indra Pomi.

Alasan ketidakhadiran Pj Wako ini tidak bisa diterima oleh kalangan legislatif, mengingat kehadiran kepala daerah dalam laporan LKPj ini sudah diatur didalam Undang-undang tentang Pemerintah Daerah dan peraturan presiden tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

"Tolong dibaca lagi PP nya, siapa yang diharuskan hadir untuk menyampaikan laporan LKPj ini. Kalau tidak bisa sekarang kita tunggu Pj Waliko datang nanti," ujar Anggota DPRD Pekanbaru, Rismat Hutagalung.

Paripurna yang dipimpin oleh Muhammad Sabarudi didampingi, Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri dan Nofrizal ini terpaksa diskor dan belum bisa dipastikan kapan paripurna bisa kembali dilanjutkan.

"Paripurna LKPj ini kepala daerah wajib hadir dan melaporkan secara langsung kepada kami dan masyarakat luas. Anggaran 2023 inikan dia yang pakai melalui OPD jangan tiba-tiba sekda yang disuruh melaporkan sementara penggunaan anggaran dia yang ngatur," ungkap Dapot Sinaga usai paripurna diputuskan diskor.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
KPU Riau: Warga Bisa Memilih Tanpa Surat Undangan Reses Zulkardi di Rumbai, Masyarakat Keluhkan Soal Infrastruktur Hingga Lapangan Pekerjaan Bhabinkamtibmas Simpang Kanan dan Bukit Mas Cooling System Masyarakat di Jalan Yazid Hamta DPRD Riau Minta Bawaslu Kerja Ekstra Awasi Pilkada 2024 Distribusi Logistik Pilkada di Kepulauan Meranti Diawasi Ketat oleh Pamatwil Polda Riau		KPU Dumai Gelar Lomba Dekorasi TPS Meriahkan Pilkada 2024 Cegah Kecurangan, KPU Siak Musnahkan Surat Suara Rusak dan Berlebih Polisi Tembak Satu Tersangka Penyelundupan 30 Kg Sabu Asal Malaysia ke Riau Pj Gubri Tinjau Distribusi Logistik Pilkada Serentak di Pekanbaru Polresta Pekanbaru Kerahkan 564 Personel Amankan Distribusi Logistik Pilkada 2024