PEKANBARU - Warga Kota Pekanbaru hingga saat ini masih saja mengeluhkan soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Pasalnya dengan sistem zonasi banyak diantara calon murid yang tidak tertampung dan harus memilih sekolah.
Menurut Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PKS, Rois SAg, apa yang menjadi keluhan warga Pekanbaru ini salah satu warga di Jalan Selamat tepatnya RT 04/RW 10, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki ini merupakan masalah klasik, namun tentunya harus dicarikan penyebab dan solusinya agar tidak terjadi setiap musim PPDB.
"Jumlah sekolah terbatas sementara jumlah siswa mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi jumlahnya jauh lebih banyak. Misal dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA. Masalah PPDB sistem zonasi ini perlu ditinjau ulang," kata Rois.
"Tetapi ini kebijakan pemerintah pusat dan kami didaerah juga sudah menyuarakan kepada DPRD provinsi riau hingga DPR RI terkait banyaknya keluhan masyarakat tentang PPDB sistem zonasi. Kami juga ada menyampaikan melalui pimpinan DPRD pekanbaru ketika kunjungan ke Kemendikbud," ungkap Rois, Jumat (14/7/2023).
Anggota DPRD Pekanbaru Dapil VI Kecamatan Senapelan-Payung Sekaki ini juga menyayangkan Pemko Pekanbaru belum sepenuhnya mengalokasikan 20 persen APBD Kota Pekanbaru untuk sektor pendidikan.
Padahal, sesuai dengan amanat Undang-undang tentang anggaran bahwa 20 persen dari APBD harus dialokasikan untuk pendidikan.
"Kayaknya anggaran 20 persen dari pemerintah untuk pendidikan itu belum terwujud, masih jauh dari harapan. Begitupun sektor kesehatan," tuturnya.
"Tentu ini momen bagi Pj walikota pekanbaru muflihun untuk memberikan perhatian serius terhadap dua masalah itu. Seperti BPJS kesehatan itu masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum tersentuh," ungkapnya.
Selain itu, Rois yang duduk sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru juga menyerap aspirasi dari warga terkait infrastruktur yakni persoalan jalan rusak dan banjir.
"Sebagian masyarakat itu banyak mengeluhkan soal infrastruktur, terutama di daerah pemilihan (Dapil) saya itu dinomor sekiankan. Tentu ini menjadi catatan bagi saya pribadi, apalagi saya tinggalnya di kelurahan labuh baru barat yang mana jalan payung sekaki itu menjadi sorotan tajam dari warga sekitar dan saya sampaikan kalau itu anggarannya sangat besar sementara kondisi keuangan Pemko itu terbatas," paparnya.
DPRD Pekanbaru pun terus mendorong Pemko Pekanbaru untuk mencari solusi di tengah banyaknya keluhan masyarakat terkait infrastruktur, salah satunya berkoordinasi dengan Pemprov Riau.
"Soal infrastruktur ini, saya tidak boleh berdiam diri juga. Ini kan ada solusinya, seharusnya Pemko pekanbaru dan Pemprov riau itu duduk bareng. Sering-seringlah berkoordinasi, ini penting untuk bisa mendapatkan bantuan keuangan," tutup Rois.
Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Barkah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
