PEKANBARU - Empat tahun setelah bertransformasi menjadi bank umum syariah, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau BRK Syariah terus memperluas perannya di tengah aktivitas ekonomi masyarakat Riau dan Kepulauan Riau.
Konversi BRK menjadi bank umum syariah pada 2022 membawa perubahan tidak hanya pada sistem operasional, tetapi juga pada model bisnis dan produk yang ditawarkan. Prinsip syariah menjadi bagian dari dasar pengembangan layanan perbankan perseroan.
Dalam perjalanannya, BRK Syariah mengembangkan sejumlah program yang menyasar literasi dan inklusi keuangan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan produk syariah hingga digitalisasi layanan.
Salah satu capaian yang diraih BRK Syariah adalah dua penghargaan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) 2026 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau. Penghargaan tersebut diberikan untuk kategori pembukaan rekening pelajar terbanyak dan kegiatan edukasi KEJAR terbanyak.
Plt Kepala OJK Provinsi Riau Mohammad Fredly Nasution mengatakan edukasi keuangan secara berkelanjutan diperlukan untuk membangun kebiasaan menabung sejak usia sekolah.
"Kami berharap budaya menabung dapat tumbuh di lingkungan sekolah dan keluarga. Semakin sering pelajar mendapatkan edukasi, semakin kuat pula pemahaman mereka dalam mengelola keuangan secara sehat," ujarnya.
Program tersebut juga diwujudkan melalui pembukaan 300 rekening SimPel di SMPN 37 Pekanbaru.
Selain menyasar pelajar, BRK Syariah mengembangkan program yang berkaitan dengan pembiayaan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Salah satunya melalui Workshop Akselerasi Pembiayaan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, pelaku usaha mendapatkan edukasi mengenai pencatatan keuangan menggunakan aplikasi SiAPIK Bank Indonesia serta pemahaman mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
Plt Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus mengatakan penguatan kapasitas pengelolaan usaha menjadi bagian penting dalam pengembangan UMKM.
"Pengembangan UMKM bukan hanya soal tambahan modal atau perluasan jaringan usaha. Pencatatan keuangan yang baik menjadi fondasi penting agar pelaku usaha dapat mengetahui perkembangan usahanya, mengelola arus kas, serta merencanakan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan," kata Helwin.
Di Batam, BRK Syariah mencatat total penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM sekitar Rp13,3 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp56 miliar disalurkan pada 2025 dan lebih dari Rp16 miliar hingga April 2026.
Peran BRK Syariah sebagai bank pembangunan daerah juga terlihat dari upaya memperkuat keterhubungan antara perbankan daerah dengan aktivitas ekonomi pemerintah dan dunia usaha.
Pemerintah Provinsi Riau sebelumnya mendorong perusahaan yang beroperasi di daerah untuk menjadikan BRK Syariah sebagai salah satu mitra perbankan. Langkah tersebut diarahkan agar aktivitas ekonomi perusahaan dapat memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau M. Job Kurniawan mengatakan perlu ada kolaborasi antara pemerintah, regulator, perbankan, dunia pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperluas akses keuangan.
"Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam mempercepat akses keuangan masyarakat. Kita membutuhkan energi bersama antara OJK, Bank Indonesia, perbankan, dunia pendidikan, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder," katanya.
Upaya memperluas literasi keuangan syariah juga dilakukan melalui program GERAK Syariah. Program tersebut menjangkau sejumlah wilayah di Riau dan Kepulauan Riau, termasuk Batam, Tanjungpinang dan Karimun.
Helwin mengatakan edukasi keuangan syariah perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak.
"Sejak konversi menjadi bank syariah, BRK Syariah terus berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi umat melalui penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah," ujarnya.
Pada sisi produk, BRK Syariah juga mengembangkan bisnis emas dan layanan rahn. Pengembangan tersebut diikuti dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, termasuk melalui sertifikasi penaksir emas.
"Emas harus menjadi salah satu produk unggulan BRK Syariah. Kita tidak hanya mengandalkan petugas gadai, tetapi seluruh insan BRK Syariah harus mampu menjadi duta yang memperkenalkan dan memasarkan produk emas kepada masyarakat," kata Helwin.
Digitalisasi menjadi bagian lain dari transformasi BRK Syariah. Perseroan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam penyediaan layanan penerimaan pembayaran pendapatan daerah secara digital.
Helwin mengatakan sebagai badan usaha milik daerah (BUMD), BRK Syariah memiliki peran dalam mendukung program pemerintah daerah, termasuk transformasi layanan publik berbasis digital.
Namun, perluasan peran tersebut juga diikuti sejumlah tantangan. BRK Syariah perlu menjaga pertumbuhan bisnis, sekaligus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, kualitas layanan dan inovasi agar dapat bersaing di industri perbankan.
Helwin sebelumnya mengatakan BRK Syariah memiliki produk dan infrastruktur yang menjadi modal untuk bersaing sebagai bank pembangunan daerah. Menurutnya, kekuatan tersebut perlu didukung sinergi dan pengelolaan risiko yang baik.
"BRK Syariah memiliki kekuatan yang besar. Dengan sinergi dan penyelarasan yang tepat, kita optimistis dapat terus meningkatkan kinerja sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujarnya.
Empat tahun setelah konversi, perkembangan BRK Syariah tidak hanya dapat dilihat dari sisi pertumbuhan bisnis. Sejumlah program yang dijalankan menunjukkan perluasan sasaran layanan, mulai dari pelajar, pelaku UMKM, masyarakat pengguna layanan keuangan syariah hingga pemerintah daerah dan dunia usaha.
Ke depan, keberlanjutan transformasi tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan BRK Syariah menjaga kinerja sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola, inovasi dan layanan.
Dengan demikian, konversi BRK menjadi bank umum syariah pada 2022 menjadi titik awal dari perubahan yang masih terus berjalan. Tantangannya kini adalah memastikan perkembangan bisnis tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan peran BRK Syariah sebagai bank milik daerah.(*)
