PEKANBARU - PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah (Perseroda) memiliki wilayah operasional di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) serta satu kantor Cabang di Jakarta.

Meski berbeda daerah pemerintahan dengan Provinsi Riau, namun Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menegaskan, BPD Riau Kepri ini akan tetap menjadi satu-satunya BPD di wilayah Kepri.

"Pemerintahan boleh berpisah tapi secara psikologis Kepri dan Riau ini adalah abang dan adek yang tidak bisa dipisahkan dan BRK Syariah ini menjadi pemersatu dua provinsi ini," kata Ansar Ahmad.

Dilanjutkannya, BRK Syariah akan tetap menjadi bank kebanggaan dan menjadi institusi nomor 1 di wilayah Riau dan Kepri.

Ansar melihat kinerja BPD Riau dan Kepri ini terus semakin membaik berkat kepercayaan seluruh masyarakat Riau dan Kepri, khususnya pemegang saham.

"Walaupun ada suara, di Kepri itu akan membangun bank daerah yang baru, namun kita tetap dengan BRK Syariah untuk pelayanan dan jasa keuangannya," yakinnya.

"BRK Syariah adalah satu-satunya BPD yang ada di Riau dan Kepri. Sejak awal kita sudah bersama-sama membesarkan BRK Syariah ini hingga memiiliki keuntungan yang besar," sambungnya.

"Jadi meskipun berbeda provinsi, bukan berarti berpisah, tetapi kita berkewajiban memberikan tambahan modal yang besar untuk bank yang kita banggakan ini," tambah Ansar.

Ansar juga memuji keberadaan BRK Syariah yang ikut berkomitmen dalam mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui program strategis pembiayaan modal tanpa margin.

Bahkan BRK Syariah juga ikut memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM di wilayah Kepri untuk naik kelas.

"Tahun ini kita menambahkan Rp400 juta untuk 100 pemanfaat program subsidi pembiayaan modal tanpa margin. Sejak tahun 2021, sampai saat ini BRK Syariah sudah menyalurkan sebesar Rp30,4 miliar, dengan pagu subsidi sebesar Rp3 miliar dan dengan adanya penambahan pagu ini estimasi pembiayaan yang dapat disalurkan sebesar Rp3,8 miliar," pungkasnya.

Penulis: Sri Wahyuni
Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
BI Riau Fasilitasi Kerja Sama Ekspor UMKM dengan Malaysia: 2 Ton Madu Siap Dikirim BREAKING NEWS: KPK Sisir Kantor Dinas PUPR Riau, Ada Apa? Transparansi PAD Parkir, Komisi II DPRD Pekanbaru Panggil Pengelola dan Dishub		Mardianto Manan Kritik Pedas Penanganan Sampah Pekanbaru: Kontrak Pihak Ketiga Perlu Dikaji Ulang Tanggal Pelantikan Gubri Masih Abu-abu, Pemprov Riau Tunggu Keputusan Pusat Status Darurat Sampah, Pekanbaru Genjot Pengangkutan dengan Alat Berat dan Armada Tambahan