BENGKALIS – Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Kabupaten Bengkalis Jaafar Arief menegaskan, bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) dilakukan oleh ABK  kapal roro terhadap kendaraan bermotor yang diturunkan di pelabuhan kargo Bandar Sri Laksamana dan sifatnya hanya membantu karena kapal tidak bisa sandar di dermaga II Air Putih Bengkalis.

"Saya sudah konfirmasi kepihak kapal Aeng Mas dan mereka sudah menjelaskan kronologis kejadiannya kepada saya terkait dugaan pungli tersebut dan setelah menerima keterangan dari pihak kapal tidak ada pungli dilakukan, sifatnya saya nilai hanya membantu pemilik kendaraan bermotor agar bisa menyeberang ke Bengkalis," ujar Jaafar Arief ketika dikonfirmasi, Rabu (26/10/2016).

Dijelaskan Jaafar bahwa pada malam selasa kapal Aeng Mas berangkat dari pelabuhan Sungai Pakning menuju Bengkalis trip keberangkatan terakhir, sebelum berangkat masuk sekitar 7 sepeda motor kedalam kapal, padahal  tidak ada pemberitahuan untuk memuat kendaraan karena sampai dibengkalis kapal tidak bisa bongkar di dermaga II Air Putih Bengkalis.

"Kapal memang balik kosong ke Bengkalis dan stand By di dermaga kargo Bandar Sri Laksama, akan tetapi sebelum berangkat 7 sepeda motor masuk kedalam kapal dan pihak kapal sudah menginformasikan tidak bisa bongkar di Bengkalis karena air sudah surut,"jelas Kadis lagi.

Walaupun sudah ada penjelasan dari pihak kapal terhadap kondisi tersebut dan tidak boleh menurunkan sepeda motor di pelabuhan tersebut, namum pemilik sepeda motor tetap bermohon agar bisa berangkat juga ke bengkalis dan untuk menurunkan sepeda motor nantinya di pelabuhan kargo tersebut mereka bersama-sama akan mengangkat ke atas pelabuhan.

"Jadi ketika sampai di pelabuhan kargo sepeda motor diangkat bersama-sama dibantu oleh pihak kapal dan setelah selesai ABK diberi uang rokok Rp 30 ribu oleh pemilik sepeda motor dan tdak ada paksaan atau dipatok untuk membayar, sifatnya hanya membantu,"kata Jaafar lagi.

Akan tetapi untuk bongkar muat kendaraan di pelabuhan kargo tersebut memang tidak diperbolehkan, kalau pihak kapal memang melanggar aturan tentu ada pihak Syahbandar nantinya yang akan memberikan teguran atau sanksi.

Penulis : alfisnardo