Oleh Riki Ariyanto

BENGKALIS - Deru mesin terdengar jelas dari balik dinding bengkel kriya kayu di Sekolah Luar Biasa (SLB) Bumi Manggalo. Di dalamnya, ada Akbar Darmawan (17) sedang memotong kayu untuk dijadikan kerajinan yang unik.

Drs Wartoni M, M.Pd (59), guru vokasional sedang melihatnya lekat-lekat. Ia tidak boleh lengah mengawasi siswa tunarungu itu barang sedetik pun. Sesekali, pria yang mengenakan seragam ungu tersebut membuka masker dan memberikan saran, sambil tangannya bergerak memperjelas intruksi. Akbar terkadang bergeming, sesaat kemudian membalasnya dengan anggukan.

Memang, pagi itu aktivitas di ruangan sudah sangat sibuk. Bisa terlihat dari banyaknya coretan spidol di papan tulis. Progres pembuatan kerajinan, seperti rehal Al-Qur’an, alas tisu, souvenir, gantungan kunci, hingga alas ponsel semua ditulis. Tak ketinggalan dengan foto produk yang akan dibuat juga ditempel di sana.

Di luar kelas, ada Aril (9) berdiri dengan tenang. Ia sibuk mengampelas potongan-potongan kayu berbentuk angka dan huruf. Fokus sekali dia, sampai tidak menyadari gurunya datang mendekat. “Bagus ini, halus. Lanjutkan yang lain juga ya,” puji Wartoni.

“Ya pak,” jawab Aril kegirangan. Wartoni pun menepuk pundak anak tunagrahita itu dengan penuh kasih sayang.

Sudah tiga tahun, Wartoni membimbing anak-anak “istimewa” di SLB yang berada di wilayah operasional Pertamina Hulu Rokan (PHR) itu. Setelah purna tugas dari SMP Cendana Pekanbaru, ia memilih untuk tidak diam di rumah. Ia mantap mengabdikan dirinya untuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) di Bumi Manggalo.

(Wartoni M, M.Pd, guru vokasional (kiri) sedang berbincang dengan Akbar, siswa tunarungu menggunakan bahasa isyarat/foto-Riki)

Ada satu kesan yang membuat Wartoni akhirnya betah mengajar di sekolah yang berdiri sejak tahun 2010. Dalam keterbatasan, para siswa tetap bisa menghasilkan karya-karya yang bernilai. Saat ini, anak-anak disabilitas sudah mampu menghasilkan 20 jenis produk. Seperti tempat tisu, holder ponsel, hingga gantungan kunci. Dengan harga jual yang variatif, mulai Rp20 ribu hingga ratusan ribu rupiah per produk. Hanya saja, produk kriya dari tangan “ajaib” ABK belum bisa dipasarkan secara luas, masih sebatas ikut pameran-pameran.

“Karya anak-anak sering kami ikutkan event atau pameran. Alhamdulillah, ada saja yang beli,” ucapnya saat ditemui awal September 2026.

Pencapaian itu tidak didapatkan dengan mudah. Butuh kesabaran lebih dalam membimbing anak-anak luar biasa ini. Beruntung Wartoni sudah berpengalaman puluhan tahun di sekolah umum, jadi penyesuaian tidak butuh waktu lama. 
“Mereka anak-anak hebat, punya kelebihan tersendiri. Kalau ingin legitkan kompetensinya, kita yang harus lebih sabar menghadapinya,” ujar Wartoni.

Dalam mendidik anak-anak tersebut, Wartoni tidak membeda-bedakan. Hanya saja pendekatan yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Misalnya, ia bakal menggunakan bahasa isyarat kepada Akbar dan anak tunarungu lainnya. Sedangkan siswa lain yang kondisinya seperti Aril, ia akan membimbing dengan lebih pelan, tidak terburu-buru.

Semua keterampilan itu dimiliki Wartoni secara autodidak. Karena tidak punya latar belakang pendidikan khusus, ia tidak sungkan bertanya ke guru-guru yang lebih awal mengajar di Bumi Manggalo.

Setidaknya ada satu pelajaran yang diambil Wartoni selama mengabdi di SLB, yaitu keberhasilan tidak selalu datang dalam bentuk nilai tinggi di ruang kelas. Kadang, ia hadir lewat kemampuan baru yang perlahan tumbuh setelah berulang-ulang dilatih.

“Saya selalu tersentuh kalau apa yang diajarkan, mereka bisa pahami. Padahal melihat kondisi mereka, kita tahu itu tidak mudah,” ujarnya dengan mata yang berlinang. “Kalau siswa belum bisa, saya malah tertantang supaya bisa membantu mereka menguasainya.”

Memang dalam penelitian Legistin, dkk (2026), dijelaskan guru di SLB memang harus memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan kondusif, mengendalikan perilaku siswa dengan baik, dan menumbuhkan motivasi untuk belajar siswa dengan kebutuhan khusus yang beragam. Studi yang berjudul “Strategi Guru Dalam Mengelola Kelas Dengan Keanekaragaman Siswa di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kepahiang”, menyarankan solusi untuk masalah ini bisa dengan menggunakan pendekatan individual, belajar dari media dan lingkungan sekitar, meningkatkan komunikasi dengan orang tua, dan mendapatkan dukungan dari sekolah melalui pelatihan dan pendampingan guru.

(Wartoni dan Emdita Dasmi (kanan) merupakan pensiunan guru yang memilih mengabdi untuk mengajar siswa di SLB Bumi Manggalo/kolase foto-riki)  

Setidaknya itu pula yang dirasakan Emdita Dasmi, S.Pd, MM yang sudah lima tahun mengabdi di SLB itu. Pensiunan SDS Cendana Duri tersebut merupakan sosok yang awal-awal mendampingi Akbar untuk ikut berbagai perlombaan anak berkebutuhan khusus. Berkat kesabaran dan ketekunan, anak didiknya sering meraih prestasi. Terbaru, Akbar berhasil mengharumkan nama SLB Bumi Manggalo dengan menorehkan juara II dalam Festival Karya Lomba Seni Nasional (FKLSN) tingkat Provinsi Riau.

Emdita percaya, anak-anak “spesial" ini sebenarnya memiliki potensi. Hanya saja, mereka cenderung memiliki beban emosional, seperti tidak percaya diri, minder, hingga takut mencoba hal-hal baru.

“Bahkan memegang alat saja mereka takut. Itu yang kadang membuat saya sedih. Mereka masih belum percaya dari tangan luar biasa mereka, bisa menghasilkan sesuatu yang berharga,” katanya.

Meski terkadang mengalami berbagai hambatan, tidak menyurutkan niat Emdita untuk membantu anak luar biasa ini. Ia pun tidak bosan jika harus berulang-ulang mengajari mereka. Karena itu, setiap perubahan positif yang dialami siswa, menjadi bahan bakar semangatnya untuk terus memberikan yang terbaik.

“Kami para guru selalu memotivasi para siswa agar mau mencoba. Setidaknya kami percaya, meski punya keterbatasan, keinginan mereka untuk bisa berhasil mengerjakan sesuatu itu tinggi. Hanya perlu rutin diasah kemampuannya biar mahir,” ucapnya.

Jemput Anak hingga ke Rumah
Sebelum berada di kompleks sekolah yang luasnya hampir dua hektare itu, SLB Bumi Manggalo pernah numpang di Tempat Pendidikan Al-Qur’an (TPA) masjid di Desa Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Bengkalis. Kala itu, jumlah anak didik masih bisa dihitung jari. Seiring berjalannya waktu, siswa terus bertambah dari belasan hingga kini terdata 53 peserta didik untuk berbagai jenjang, dengan sembilan guru. Pengajaran berlangsung Senin-Sabtu mulai pukul 08.00-12.00 WIB.

Akbar termasuk anak yang punya kreativitas tinggi. Namun, terkadang keinginannya bersekolah bisa surut kapan saja. Tak jarang ia meliburkan diri untuk bekerja membantu orang tuanya. Mau tak mau, guru seperti Wartoni bakal menjemputnya ke rumah yang sejauh enam kilometer dari sekolah.

“Rumah Akbar itu dari sini sekitar 10 sampai 15 menit lah. Jadi kalau saya tidak jemput, ya dia enggak sekolah. Pilih bantu cari duit, seperti mendodos sawit atau antar galon air minum,” cerita Wartoni.

Selain Akbar, Wartoni juga menjemput siswa lainnya, Salsabila Putri (17). Sama seperti yang lain, Putri juga harus dijemput agar mau bersekolah. Putri yang seorang tunarungu ini punya minat di bidang menjahit.

Meski kewajibannya bertambah, sampai menjadi “ojek sekolah”, Wartoni tak mengeluh. Ia menjalaninya dengan ikhlas, bagai lentera yang menjaga impian anak-anak “istimewa” itu tetap hidup.

Senada dengan itu, Emdita mengatakan sejumlah anak memang harus dijemput ke rumah agar mau ke sekolah. Bukan tidak ada inisiatif, terkadang kondisi perekonomian atau transportasi yang membuat orang tuanya tidak bisa mengantarkan ABK ke sekolah. “Jadi kita yang memaklumi kondisi. Inisiatif guru saja menjemput mereka. Dari pada anak-anak itu tidak sekolah kan kasihan,” sebutnya.

(Salsabila Putri, siswi tunarungu menyukai pelajaran menjahit/foto-riki)

Sementara itu, Kepala Sekolah SLB Bumi Manggalo, Aulia Nur Izzah, S.Pd, Gr menambahkan, situasi bisa menjadi lebih rumit, ketika memasuki tahun ajaran baru.

Banyak orang tua masih beranggapan anak disabilitas tidak perlu sekolah. Belum lagi stigma sebagian masyarakat yang memandang sebelah mata pada anak berkebutuhan khusus. Sehingga mereka sering kali diabaikan, dibiarkan saja di rumah, dan kurang bersosialisasi.

“Jadi guru-guru kita berpencar, mencari kira-kira di mana ada anak-anak berkebutuhan khusus. Kadang kita dapat info dari warga, RT/RW,” tuturnya.

Umumnya alasan keluarga tak mau menyekolahkan anaknya, karena faktor ekonomi. Akhirnya menyebabkan anak putus sekolah dan terancam masa depannya. “Kita prihatin, masih ada orang tua yang merasa sekolah itu tak berguna. Mereka pasrah saja dengan nasib yang akan dijalani anaknya kelak,” ujar Aulia yang menjadi Kepsek sejak tahun 2021.

Pada akhirnya, untuk mengikis kesenjangan itu, selain berinisiatif antar jemput siswa, pihak sekolah juga menggratiskan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Kebijakan itu diambil, agar orang tua mau menyekolahkan anak “spesial” mereka, ketimbang dibiarkan di rumah saja tanpa tersentuh pendidikan.

“Setelah kita gratiskan uang sekolahnya, kita jemput, baru orang tua mau melepas anaknya untuk ke sekolah,” kenang sarjana pendidikan khusus ini.

Bermula dari Kardus Bekas
Persoalan yang hadir di SLB Bumi Manggalo bukan cuma tentang motivasi belajar siswa, kecakapan guru, transportasi, atau faktor biaya. Keterbatasan alat praktik juga membuat sekolah sulit berkembang untuk meningkatkan mutu.

“Dulu sebelum pakai kayu, anak-anak kita latihan pakai kardus bekas. Alat-alat tidak memadai, masih manual,” sebut Kepsek Aulia jujur.

“Mungkin kalau orang lain melihat hasil karya siswa masih tidak bagus, tidak mulus, tidak rapi. Tapi menurut kami itu sudah alhamdulillah. Karena yang membuat semua itu anak-anak luar biasa,” sambungnya.

Beruntung datang tawaran dari PT PHR untuk mengajak berkolaborasi. Tahun 2025, perusahan minyak dan gas (migas) di Bumi Lancang Kuning itu mendukung sekolah dengan penyediaan alat yang modern, serta pelatihan-pelatihan bagi para guru.

(Produk-produk dari siswa SLB Bumi Manggalo semakin bervariasi dan bermutu setelah mendapatkan CSR PT PHR/foto-riki)

Kepsek Aulia tak kuasa menahan tawa, saat mulai mengingat cerita pertemuan pertama dengan pihak PHR. “Perwakilan perusahaan datang, saya abaikan. Mereka nelpon, juga saya respons sekadarnya,” kenang Aulia.

Itu bukan tanpa alasan. Aulia sudah berulang kali harus menelan kenyataan pahit, bahwa banyak perusahaan yang enggan mengulurkan tangan membantu sekolah ini. Bahkan ia pernah patah hati, saat proposal sekolah ditolak mentah-mentah oleh salah satu perusahaan. Yang membuatnya lebih nelangsa, pihak perusahaan itu memandang sebelah mata terhadap SLB.

“Awalnya saya mengira PHR cuma basa basi seperti perusahaan yang sudah-sudah. ‘Mau ngapain’ saya ngebatin. Namun, setelah mereka jelaskan apa visi misinya dan kegiatan yang mau dibuat, akhirnya saya berubah pikiran. Kami cobalah bekerja sama dan alhamdulillah pendampingan berlanjut sampai sekarang,” katanya.

Karena sekolah ingin meningkatkan kapasitas dan kualitas, PHR membantu pengadaan alat-alat kerja seperti mesin jahit listrik, mesin potong dan ketam, mesin pengecat, hingga bahan baku seperti kayu. Bukan itu saja, beberapa kali pelatihan dilakukan guna meningkatkan kompetensi guru.

“Sebelum ada pendampingan perusahaan, kami banyak kendala. Tidak memiliki alat yang memadai. Kami belum sampai finishing produk. Hasil awal itu sangat kasar, berserabut. Setelah ada intervensi PHR dengan menyediakan alat yang lebih canggih dan dilakukan pelatihan, alhamdulillah hasilnya meningkat jauh. Kami juga diikutkan ke pameran-pameran. Tapi tetap siswa akan diawasi terus kalau menggunakan alat,” katanya.

Pencapaian itu bukan saja membuat siswa lebih percaya diri, tetapi juga mengharumkan nama sekolah dan lebih dikenal lagi oleh pihak luar.

Pendidikan Inklusif Jangan Cuma Slogan
Menurut data statistik yang pernah dirilis Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), angka kisaran anak disabilitas usia 5-19 tahun yakni 3,3 persen. Namun, jumlah masyarakat pada usia tersebut pada tahun 2021 adalah 66,6 juta orang. Artinya, jumlah anak usia 5-19 tahun penyandang disabilitas berkisar 2,1 juta orang.

Selanjutnya, data Kemendikburistek dari Agustus 2021 menunjukkan baru 269 ribu siswa yang terdaftar pada jalur SLB dan sekolah inklusif. Dengan demikian, jumlah anak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan formal masih 12,2%.

Bahkan, laporan dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Riau, setidaknya 80 persen penyandang disabilitas tidak sekolah. Hanya 20 persen sisanya menempuh pendidikan formal.

Sehingga sangat sedikit anak berkebutuhan khusus di Indonesia, terutama di Riau yang dapat mengakses dunia pendidikan, meski jumlah anak difabel cenderung meningkat setiap tahunnya.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau, Prof. Dr. Adolf Bastian, M.Pd menaruh perhatian serius pada persoalan ini. Dirinya menyayangkan tingginya angka anak disabilitas belum tersentuh pendidikan formal di Riau.

“Jumlah anak-anak disabilitas yang lahir jumlahnya makin lama makin besar. Hak mereka mendapat pendidikan inklusif yang layak juga semakin tinggi ya. Cuma sangat disayangkan pendidikan inklusif kita baru sebatas slogan dan tatanan konsep. Implementasinya masih belum membanggakan,” kata guru besar Universitas Lancang Kuning (Unilak) itu, Kamis (22/10/2026).

Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen),  SLB di Riau totalnya ada 166 unit. Dengan rincian, 10 TKLB, 57 SDLB, 51 SMPLB, dan 48 SMALB. Untuk di Kabupaten Bengkalis sendiri SLB hanya ada 28 unit.

Selain SLB dan sekolah inklusif yang kurang, keberadaan guru atau tenaga pendidik yang kompeten dan bersertifikasi juga menjadi masalah tersendiri. “Lulusan pengajar yang berasal dari prodi pendidikan khusus sangat terbatas. Kalau cek background yang mengajar sekarang di SLB-SLB itu, umumnya latar belakang pengajarnya bukan dari jurusan pendidikan luar biasa,” sebutnya.

Belum lagi lokasi SLB yang jauh dari pusat kota. Sementara keluarga yang memiliki ABK bisa tersebar di desa-desa yang cukup jauh. Sehingga membuat anak penyandang disabilitas semakin sulit meraih pendidikan formal.

Padahal penyandang disabilitas di Indonesia punya hak yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan akses pendidikan yang bermutu dan adil tanpa diskriminisasi. Itu tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Namun, pada kenyataannya penyandang disabilitas masih yang paling rentan tertinggal dalam memperoleh pendidikan.

Makanya, mantan Rektor Universitas Pasir Pengaraian (UPP) itu menekankan perlu adanya kolaborasi lintas sektor pemangku kepentingan sebagai pendekatan strategis. Model kemitraan multi-level untuk pendidikan yang berkelanjutan bisa dikuatkan dengan melibatkan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Riau, akademisi, organisasi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga sektor swasta seperti perusahaan.

“Seperti kami di PGRI ada pusat terapi anak disabilitas dan memiliki relawan untuk pendidikan khusus. Nah, anak-anak spesial ini, mohon maaf, banyak yang berasal dari keluarga yang perekonomian menengah ke bawah. Sehingga dengan pendekatan kolaborasi strategis, misalnya bisa nanti dibuat program terapi gratis, dengan biaya disubsidi perusahaan. Sehingga orang tua mau ikutkan anak terapi, karena free,” katanya.

Maka itu, dirinya mengapresiasi PT PHR yang turut berpartisipasi dalam peningkatan mutu sekolah-sekolah SLB. Karena bagaimana pun juga, kehadiran perusahaan sudah seyogianya ikut berdampak secara sosial, baik dari sisi pendidikan, lingkungan, maupun pemberdayaan masyarakat.

“Apa yang dilakukan PHR itu bagus, kita welcome. Kita juga sambut baik jika PHR mau berkolaborasi dengan PGRI Riau,” ujarnya.

(Kepala Sekolah SLB Bumi Manggalo, Aulia Nur Izzah, S.Pd, Gr (tengah) saat acara visit media yang diselenggarakan PT PHR/foto-riki)

Kolaborasi Kunci Kesetaraan Pendidikan
Selain SLB Bumi Manggalo, PHR turut membantu perbaikan sarana belajar di SLB Aisyiyah, Duri, Kabupaten Bengkalis. Ruangan sekolah yang sudah diperbaiki itu kemudian digunakan lagi sebagai perpustakaan, ruang menjahit, belajar, dan sarana berkreativitas anak penyandang disabilitas.

Bukan cuma itu, perusahaan nasional yang bergerak di bidang hulu migas tersebut bahkan menyediakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hybrid di SLB Melati Rumbai, Kota Pekanbaru. PLTS dengan kapasitas 3,7 KWP dengan penyimpanan energi 5 kWh itu diproyeksikan bisi menghasilkan listrik hingga 4.691 kWh per tahun. Energi ramah lingkungan ini setidaknya sudah menghemat anggaran listrik SLB itu sekitar Rp6,8 juta setiap tahun. Terpenting lagi 100 siswa “spesial” di sana bisa beraktivitas lebih nyaman dan aman. PHR juga membantu penyediaan perangkat komputer serta memberi pelatihan untuk para guru.

Manager Community Involvement Development (CID) Regional 1 PT PHR, Iwan Ridwan Faizal menyampaikan, PHR memang menaruh perhatian khusus pada pendidikan inklusif untuk anak penyandang disabilitas. Ia menyebut ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam mendukung pendidikan anak disabilitas serta pemberdayaan masyarakat.

Upaya tersebut merupakan bagian dari TJSL atau Corporate Social Responsibility (CSR) PHR, yang bernama “Pemko Pesmina” singkatan Program Pemberdayaan Komunitas Penyandang Disabilitas Pertamina. Program ini berfokus pada dukungan pendidikan inklusif bagi anak-anak difabel, sekaligus mendorong pemanfaatan energi ramah lingkungan di sektor pendidikan.

“Kami percaya setiap anak punya potensi yang luar biasa. Dan sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk berperan dalam menciptakan ruang yang inklusif yang nyaman dan aman bagi mereka yang rentan,” sebutnya.

Dengan kolaborasi antara swasta, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan bisa menjadi kunci dalam pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) yang setara dan berkeadilan.

Dalam berbagai penelitian menyebutkan, keberhasilan implementasi program pemberdayaan tidak hanya meningkatkan akses terhadap pendidikan inklusif, tetapi juga memperkuat kualitas dan ketahanan sistem pendidikan secara keseluruhan, khususnya di wilayah-wilayah dengan sumber daya terbatas.

Selain itu, PHR telah turut andil dalam mensukseskan pemerintah Indonesia dalam target 2030 tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs), yang bertumpu pada pilar pembangunan manusia dalam ruang lingkup sosial. Ini bukti nyata komitmen perusahaan menerapkan prinsip environmental, social, and governance (ESG) dalam menciptakan ruang yang setara bagi semua kalangan. (*)