PEKANBARU - Sebanyak 36 anggota DPRD Bengkalis dari tujuh Fraksi mengajukan mosi tak percaya kepada Ketua DPRD Bengkalis, Khairul Umam dan Wakil Ketua DPRD, Syahrial, Senin (28/8/2023).

Mosi tak percaya yang disampaikan ke Badan Kehormatan (BK) di Gedung DPRD Bengkalis itu disebabkan rasa kekesalan para anggota DPRD dengan adanya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) empat anggota DPRD Bengkalis.

Keempat anggota yang di-PAW itu yakni, Septian Nugraha yang diketahui merupakan anak kandung Bupati Bengkalis Kasmarni, kemudian Al Azmi adik ipar Bupati dan Syafroni Untung sepupu dari Bupati.

Para anggota dewan yang mengajukan mosi tak percaya menilai bahwa PAW itu cacat hukum karena sedang bersengketa hukum di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis dan juga dinilai melanggar tata tertib dewan.

Menanggapi itu Wakil Ketua DPD Golkar Kabupaten Bengkalis, Muslim Hadi, menilai ada upaya untuk memperlambat proses PAW terhadap empat orang Anggota DPRD Bengkalis dari Fraksi Golkar itu.

Menurutnya, mosi tidak percaya yang dibuat oleh 36 Anggota DPRD Bengkalis itu kurang tepat dan tidak memiliki dasar yang kuat.

"Alasan mereka membuat mosi tidak percaya itu karena ketua khairul umam dan wakil ketua syahrial dianggap tidak menghargai proses gugatan terhadap SK PAW," kata dia.

Lebih lanjut Muslim menilai gugatan yang dibuat empat Anggota DPRD Bengkalis itu salah alamat, karena semua kewenangan PAW itu ada di internal partai.

"Kami mengusulkan PAW ke DPP partai Golkar juga bukan tanpa alasan kuat, karena yang bersangkutan sudah pindah ke partai lain, dan itu terbukti dari DCS saat ini, mereka terdaftar di DCS PDIP," tegasnya.

Golkar, sambung dia, tentunya harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kontestasi Pemilu 2024. Sehingga, semua kekuatan harus dikerahkan untuk memenangkan partai.

"Kalau misalnya ada yang pindah partai, tentu kita PAW, dan kita ganti sesuai aturan yang berlaku. Supaya apa? Supaya mesin-mesin politik bisa hidup, karena waktu sudah semakin dekat," sebutnya.

Muslim mengajak semua pihak untuk saling menghormati keputusan partai karena masing-masing partai memiliki mekanisme sendiri untuk menindak kadernya yang tidak sejalan dengan partai.

"Kami berharap agar keputusan internal partai kami tidak diintervensi oleh partai lain, supaya kami juga akan melakukan hal yang sama nantinya," tegasnya.

Penulis: Rinai
Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
Evaluasi Pemilu 2024: KPU Dumai Fokus Tingkatkan Partisipasi Pemilih dan Koordinasi Antarinstansi PHR Dukung Generasi Kerja Kompeten Lewat IPFEST 2025 di ITB Bandung Ada Layanan Poliklinik Kesehatan Mata, Kini RSUD Kepulauan Meranti Ada 13 Bidang Dokter Spesialis Tak Sekedar Motor Listrik Biasa, Ini Fitur Unik yang Bermanfaat di Honda CUV e: Terus Tunjukkan Eksistensi, BRK Syariah Cabang Jakarta Mampu Bersaing di Tingkat Nasional		Konferwil VII GP Ansor Riau, Dorong Regenerasi Kepemimpinan 2025-2030 Walikota Dumai H Paisal Semangat Ikuti Retret Pajak Walet di Kepulauan Meranti: Dari Target Besar, Terhukum Regulasi Perda Hingga Terjadi Kebocoran Polsek Simpang Kanan Sambangi Warga Ingatkan Bahaya Judi Online dan Karhutla Tragedi Kendaraan PT NWR Telan Korban, Gubri Sampaikan Belasungkawa