BENGKALIS - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau mengunjungi  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bengkalis, Selasa (25/7/2023). Salah satu tujuannya guna mendiskusikan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Tim dari BPKP Riau ini diterima langsung Kepala Bappeda Bengkalis Rinto dan para pejabat struktural serta fungsional di lingkungan Bappeda Bengkalis. Pertemuan diadakan di ruang rapat Zahari Lantai II Bappeda Bengkalis dan berlangsung sekitar 2 jam dari pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB.

Mewakili Kepala BPKP Riau, Auditor Madya Desi Fatimah, mengawali pertemuan dengan menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah meraih penilaian SPIP level 3. SPIP pada hakikatnya merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan itu, Desi menyampaikan, Pemkab Bengkalis cukup intens dalam hal manajemen pengelolaan risiko dibandingkan kabupaten/kota lain. Kabupaten Bengkalis sudah memiliki Peraturan Bupati Bengkalis tentang pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Terkait dengan pengelolaan risiko tersebut, Desi mengatakan, peran Bappeda sangat penting karena  proses implementasi penilaian sistem manajemen risiko harus dimulai dari proses perencanaan. Namun demikian, bukan berarti semuanya harus diserahkan ke Bappeda. Perangkat Daerah tetap bertanggung jawab selaku pemilik risiko, sementara Bappeda bertindak sebagai koordinator pengelola risiko.

Dalam kesempatan itu, Desi juga memaparkan tahapan-tahapan dalam menerapkan sistem manajemen risiko. Pentingnya dimulai dari perencanaan, menurut Desi, untuk mengantisipasi kemungkinan solusi risiko ini membutuhkan anggaran, sehingga bisa dimasukkan dalam saat proses penganggaran.

Sementara itu, Kepala Bappeda Bengkalis Rinto menyampaikan, untuk menerapkan pengelolaan risiko terintegrasi, butuh peran aktif semua Perangkat Daerah. Pembahasan tentang kemungkinan risiko yang akan terjadi tidak hanya bisa diselesaikan dalam ruang diskusi melainkan juga perlu ditindaklanjuti secara tertulis.

"Kadang saat diskusi satu orang itu bisa berjam-jam berbicara, tapi ketika kita minta untuk menuangkan secara tertulis, berminggu-minggu tak selesai," ujar Rinto.

Penulis: Zulkarnain
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
5 Kecamatan di Kuansing Kebanjiran, Status Siaga Bencana Diberlakukan STAI Ar-Ridho Sambangi SMAS Muhammadiyah, Sosialisasikan Penerimaan Mahasiswa Baru CDN Riau Optimistis New Honda PCX160 Dongkrak Penjualan Hingga 20 Persen Viral, Pemancing Dapat Ikan Patin Jumbo di Danau Buatan Rumbai Pekanbaru Jadi Lebih Aman dan Nyaman, Ini Fungsi dan Cara Aktivkan Fitur RoadSync di New Honda PCX160		Pekanbaru Darurat Sampah, Pj Walikota Kerahkan Semua Armada Atasi Tumpukan di Jalan Laos Emas Batangan Imlek 2025 Shio Ular Kayu Jadi Incaran Warga Pekanbaru Pengamat Nilai Status Darurat Sampah di Pekanbaru Dinilai Bukti Ketidakmampuan Pj Walikota Sukses Menjadi Bank Syariah, Bank Nagari Pelajari Kebijakan BRK Syariah New Honda PCX160 Resmi Hadir di Riau, Konektivitas Canggih RoadSync Jadi Andalan