PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sekaligus menandai keberhasilan tersebut untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut.

Capaian ini menempatkan Siak sebagai salah satu daerah dengan konsistensi tinggi dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas fiskal di Indonesia.

Opini WTP sendiri merupakan indikator tertinggi dalam penilaian kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK RI.

Bupati Siak, Dr Afni Zulkifli menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah atas kerja kolektif yang dinilai berhasil menjaga standar pengelolaan keuangan tetap sesuai ketentuan.

“Alhamdulillah, Siak kembali mempertahankan predikat opini WTP dari BPK RI. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Ini adalah keberhasilan bersama seluruh jajaran,” ujar Afni, Kamis (18/6/2026).

Meski kembali meraih opini tertinggi dari BPK RI, Afni menegaskan, capaian tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan kinerja birokrasi.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan tata kelola keuangan daerah.

“Namun kita jangan berpuas hati. Karena masih banyak kewajiban untuk menyelesaikan ataupun menjawab rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. Sekali lagi terima kasih dan tetap semangat untuk kita semua,” ucapnya.

Secara kelembagaan, opini WTP menjadi cerminan bahwa laporan keuangan Pemkab Siak telah disajikan secara wajar, sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta didukung sistem pengendalian internal yang memadai.

Konsistensi selama 15 tahun ini dinilai menjadi modal penting bagi Pemkab Siak dalam memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efektivitas pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat.

Ke depan, capaian ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol keberhasilan administratif, tetapi juga mendorong penguatan reformasi birokrasi dan efektivitas belanja daerah yang lebih berdampak langsung bagi warga Siak.