PEKANBARU - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) bersama Riau Televisi (RTV) sukses menyelenggarakan program spesial Dialog Khusus keberlanjutan kelapa sawit rakyat yang didukung langsung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Kegiatan yang ditayangkan secara khusus selama tiga episode ini menjadi wadah edukasi publik sekaligus forum diskusi strategis untuk membahas berbagai isu penting yang berkaitan dengan industri kelapa sawit nasional dan kesejahteraan petani sawit Indonesia.
Mengangkat tema “Pajak Air Permukaan: Kepastian Regulasi Bagi Industri Sawit”, “Wacana Penutupan PKS Komersial dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani Sawit Swadaya”, serta “Optimalisasi Dana Bagi Hasil Sawit untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani”, dialog ini menghadirkan berbagai narasumber dari Kementerian Pertanian, BPDP, Pemerintah Provinsi Riau, akademisi, praktisi industri, serta perwakilan organisasi petani sawit.
Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP, menyampaikan bahwa dialog ini merupakan bagian dari komitmen Apkasindo untuk menghadirkan ruang diskusi yang objektif dan berbasis data guna memperkuat posisi petani sawit dalam pembangunan nasional.
Menurutnya, seluruh kebijakan yang menyangkut industri sawit harus memperhatikan keberlangsungan usaha dan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor sawit Indonesia.
Dalam pembahasan mengenai keberadaan PKS komersial, Gulat menegaskan bahwa pabrik kelapa sawit tanpa kebun memiliki peran strategis dalam menyerap hasil panen petani sawit swadaya yang selama ini belum seluruhnya terhubung dengan pola kemitraan perusahaan besar.
“PKS tanpa kebun adalah masa depan petani sawit Indonesia. PKS tanpa kebun itu sudah membantu pemerintah dalam hal penyediaan produktivitas daripada CPO Indonesia,” tegas Gulat Manurung dalam Dialog Khusus DPP Apkasindo bersama RTV.
Ia menjelaskan bahwa petani sawit Indonesia terdiri dari petani plasma dan petani swadaya yang memiliki karakteristik berbeda. Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil pemerintah harus mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh pelaku usaha sawit secara adil dan proporsional. Gulat juga menegaskan bahwa kemitraan antara petani, perusahaan, dan pemerintah harus terus diperkuat agar tercipta ekosistem industri sawit yang sehat dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Gulat mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan dialog dalam menyikapi berbagai dinamika yang berkembang di sektor sawit nasional.
“Kita harus bersepakat untuk sepakat, dan tidak sepakat untuk hal yang kita tidak sepakat. Itulah dinamika sawit Indonesia,” ujarnya.
Selain membahas regulasi dan tata kelola industri sawit, dialog juga menyoroti pentingnya optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Berbagai narasumber menekankan perlunya.
Pemanfaatan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur, percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan petani, serta dukungan terhadap implementasi standar keberlanjutan perkebunan sawit Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Herry Yulianto, Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Program dan Layanan BPDP menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memastikan dana perkebunan sawit dapat memberikan manfaat nyata bagi petani melalui berbagai program strategis seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bantuan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, hingga dukungan terhadap keberlanjutan industri sawit nasional.
DPP Apkasindo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPDP atas dukungan yang diberikan sehingga Dialog Khusus DPP Apkasindo bersama RTV dapat terselenggara dengan baik. Dukungan tersebut dinilai menjadi wujud nyata kolaborasi dalam meningkatkan literasi publik mengenai industri sawit sekaligus memperkuat peran petani sawit sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.
Melalui kegiatan ini, Apkasindo berharap lahir pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai isu strategis perkebunan kelapa sawit, memperkuat sinergi antara pemerintah, petani, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat, serta mendorong terwujudnya kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani dan keberlanjutan industri sawit Indonesia.
“Sawit Indonesia harus dibangun dengan semangat kebersamaan, kebermanfaatan, dan kesetaraan agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh pelaku usaha, terutama petani sawit rakyat,” menjadi pesan utama yang mengemuka dalam rangkaian Dialog Khusus DPP Apkasindo bersama RTV yang didukung oleh BPDP. (Rls)
