PEKANBARU - Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menuntut pemerintah daerah harus cerdik memutar otak.

Menyadari hal tersebut, Wakil Bupati Pelalawan, Husni Tamrin langsung bergerak cepat mengambil langkah taktis guna mengamankan aliran dana pusat untuk pembangunan di wilayahnya.

Langkah strategis ini terlihat saat Husni Tamrin menghadiri peluncuran Forum DPR RI Asal Daerah Pemilihan (Dapil) Riau di Auditorium Lantai 8 Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Senin (8/6/2026).

Forum ini dirancang khusus sebagai jembatan diplomasi politik untuk mempercepat realisasi program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Bumi Lancang Kuning.

Bagi Kabupaten Pelalawan, forum kolaboratif ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum emas untuk meloloskan berbagai proyek prioritas daerah yang selama ini terbentur keterbatasan anggaran lokal.

Tantangan finansial yang dihadapi daerah diamini Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto yang menegaskan, sinergi lintas sektoral antara daerah dan pusat adalah harga mati jika ingin akselerasi pembangunan berjalan optimal.

"Pembangunan daerah memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadikan sinergi dengan pemerintah pusat sebagai salah satu kunci dalam mempercepat realisasi pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat," ujar SF Hariyanto.

SF Hariyanto optimistis, dengan adanya komunikasi satu pintu melalui forum ini, suara dari daerah akan terdengar lebih lantang di Senayan.

"Melalui forum ini, diharapkan terbangun koordinasi yang lebih intens sehingga berbagai usulan pembangunan daerah dapat dikawal bersama dan memperoleh dukungan yang maksimal dari pemerintah pusat," tambahnya.

Merespons peluang tersebut, Wakil Bupati Pelalawan, Husni Tamrin menyatakan kesiapan jajarannya untuk langsung menyodorkan cetak biru pembangunan Pelalawan kepada para wakil rakyat di DPR RI.

Menurutnya, kolaborasi ini adalah ruang akselerasi yang selama ini dicari.

"Kami menyambut baik pembentukan forum ini. Kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan anggota DPR RI akan memberikan peluang yang lebih besar bagi Kabupaten Pelalawan untuk memperoleh dukungan program pembangunan dari pemerintah pusat," ungkap Husni Tamrin.

Husni membeberkan, setidaknya ada tiga sektor makro utama yang akan diperjuangkan Pemkab Pelalawan melalui jalur forum DPR RI ini, antara lain membuka aksesibilitas wilayah terisolir dan perbaikan jalan lintas.

Kemudian, penguatan fasilitas kesehatan dan pendidikan berbasis digital, serta stimulus untuk UMKM, pertanian, dan sektor perkebunan yang menjadi urat nadi Pelalawan.

Gayung bersambut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad menegaskan, komitmen dari parlemen sudah bulat. Forum ini akan menjadi mesin penggerak aspirasi yang bergerak secara berkelanjutan.

"Forum ini merupakan wadah strategis untuk mempererat hubungan kerja antara pemerintah daerah dan DPR RI," ucap Achmad.

"Dengan komunikasi yang terbangun secara berkelanjutan, berbagai aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah dapat diperjuangkan secara lebih efektif di tingkat nasional," pungkasnya.