PEKANBARU - Kebijakan pemerintah pusat yang memperketat kran anggaran ke daerah memaksa Provinsi Riau untuk segera memutar otak.

Menanggapi ketidakstabilan fiskal ini, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Riau menginstruksikan seluruh anggotanya di legislator turun tangan mengamankan pundi-pundi pendapatan daerah.

Langkah agresif ini dipicu kebijakan Pemerintah Pusat memotong alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Riau.

Jika dibiarkan, defisit anggaran ini dikhawatirkan bakal melumpuhkan berbagai proyek infrastruktur dan program kesejahteraan masyarakat yang sedang berjalan.

Ketua DPW PKS Riau, H Ahmad Tarmizi menegaskan, partainya tidak ingin tinggal diam melihat roda pembangunan daerah tersendat akibat ketergantungan finansial pada pemerintah pusat.

“Saya selaku Ketua DPW PKS Riau, saat rapat koordinasi anggota DPRD PKS se-Riau beberapa waktu lalu, telah meminta secara resmi kepada seluruh Anggota DPRD Fraksi PKS agar berperan aktif membantu Pemda menggali potensi daerah untuk menggenjot PAD, baik melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD, maupun melalui langkah-langkah lain yang sah,” ujar Ahmad Tarmizi.

Sebagai bukti konkret, Fraksi PKS di DPRD Riau telah menginisiasi pembentukan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah.

Langkah cepat ini diharapkan mampu mengidentifikasi serta memaksimalkan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), retribusi daerah, hingga deviden dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini belum tergarap optimal.

Pansus yang dinakhodai Abdullah ini dilaporkan mulai menunjukkan progres signifikan di lapangan.

Tidak hanya mendapatkan restu politik di parlemen, gerakan ini juga mengantongi dukungan penuh dari Gubernur Riau dan berbagai elemen stakerholder terkait.

“Alhamdulillah di DPRD Riau sudah memulai langkah tersebut dengan pembentukan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah yang diketuai Bapak Abdullah," ucapnya.

"Sejauh ini menunjukkan hasil yang positif dan mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Riau serta berbagai pihak,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ahmad Tarmizi menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, fluktuasi kebijakan ekonomi nasional sering kali menempatkan daerah pada posisi rentan jika hanya mengandalkan dana transfer pusat.

Guna mewujudkan kemandirian fiskal, Riau harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dengan mengoptimalkan kekayaan dan potensi ekonominya sendiri.

PKS menilai momentum krisis anggaran ini harus dijadikan titik balik bagi pemerintah daerah untuk berbenah.

“Kami di PKS, yang memiliki perwakilan di DPRD merasa bertanggung jawab dan terpanggil untuk berkolaborasi membantu Pemda mewujudkan kemandirian fiskal tersebut. Sehingga pembangunan di Riau bisa terus berjalan dan perekonomian masyarakat dapat tumbuh,” pungkasnya.

Melalui konsolidasi politik ini, Fraksi PKS se-Riau diharapkan mampu melahirkan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat, memastikan tidak ada potensi pendapatan asli daerah yang bocor atau tidak terealisasi secara maksimal di sisa tahun anggaran ini.