PEKANBARU - Edi Basri, Ketua Komisi III DPRD Riau ingatkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026 agar tidak molor.

Komisi III DPRD Riau Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD), pihaknya mendesak Pemerintah Provinsi Riau agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 bisa segera dilakukan. 

"Kita sudah laksanakan rapat dengan BPKAD, terkait dengan kesiapan untuk diajukannya RKPD. Kita tidak ingin lagi pembahasan APBD 2026 itu molor," ujar Edi Basri, Ketua Komisi III DPRD Riau.

Ia mengatakan, awal November mendatang APBD 2026 sudah harus dibahas karena agar tidak terjadi lagi defisit anggaran, namun RKPD belum disahkan oleh Gubernur Riau.

"November besok APBD 2026 sudah harus dibahas," jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Edi Basri juga menyikapi mengenai pemotongan anggaran dari pemerintah pusat tahun depan, disebabkan karena kurangnya penyerapan anggaran Provinsi Riau yang tidak sampai 70 persen.

"Pemerintah pusat memotong anggaran kita itu jadi tidak serta merta hanya karena politik pusat saja, tapi memang ada penilaian-penilaian kinerja manajemen keuangan daerah kita yang tidak maksimal menurut pandangan pusat gitu," jelasnya.

Ketua komisi III itu juga menyebutkan bahwa, DPRD Riau sudah melakukan pertemuan dengan BPH Migas di Jakarta.

"Kami telah melakukan pertemuan dengan BPH migas di Jakarta meminta data berapa jumlah minyak, baik bensin maupun solar, berapa kuota didistribusikan di Riau," ungkapnya.

Ia mengatakan laporan tersebut akan dicocokkan dengan yang ada si Bapenda, apakah mereka yang menjual minyaknya menurut pajak atau tidak, atau adanya pasar-pasar gelap di Riau.

Karena menurutnya, dibandingkan dengan Kalimantan Timur minimal mereka mensapatkan Rp3 triliun sedangkan Riau hanya Rp1,3 triliun. Namun yang baru direalisasikan hanya Rp900 miliar. Harapannya pengajuan APBD murni 2026 harus segera digesakan.

"Kalau kita tidaak bergerak artinya aspirasi masyarakat layanan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan juga layanan kebutuhan masyarakat lainnya tidak akan terpenuhi, maka dari tu harus terealisasi menurut kita begitu jadi kita inginkan ada sinergi semua," pungkasnya.