PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau menyatakan keprihatinan mendalam atas kerusuhan yang terjadi saat operasi penertiban aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).
Kericuhan yang terjadi pada Selasa (7/10/2025) itu menyebabkan kerusakan pada sejumlah kendaraan dinas aparat.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menyampaikan rasa prihatinnya tersebut. LAM Riau kini mendesak masyarakat untuk tetap tenang dan mendukung upaya Pemerintah Provinsi serta aparat kepolisian dalam mencari solusi jangka panjang.

"Kami prihatin. Kalau kita melihat selama ini kan pendekatan-pendekatan juga itu sudah dilakukan oleh teman-teman kepolisian dan Pemkab, ya kita prihatin," ujar Datuk Seri Taufik Ikram Jamil.

LAM Riau kini mendorong semua pihak, baik pemerintah, aparat, tokoh adat, maupun masyarakat, untuk 'duduk bersama' guna mencari jalan keluar terbaik mengatasi persoalan PETI yang tak kunjung usai di 'Kota Jalur' tersebut.
Lembaga adat melihat adanya kebutuhan mendasar untuk memperbaiki pendekatan dan menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak.

Salah satu solusi konkret yang didorong oleh LAM Riau adalah percepatan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Menurut Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, WPR dapat menjadi wadah legal bagi masyarakat untuk menambang.

"Pada hakikatnya ada yang harus diperbaiki, duduk bersama mencari solusi terbaik. Kan bisa lewat pertambangan rakyat, ya ini kami dorong juga untuk kolaborasi," katanya.

LAM Riau pada prinsipnya mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Riau. Dukungan ini didasarkan pada kekhawatiran yang sudah berulang kali disampaikan oleh Kapolda Riau terkait dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas tambang ilegal.

"Ya, kami mendukung (Polda Riau). Itu kan udah sejak awal disampaikan dampaknya terhadap lingkungan ya," tegas Taufik Ikram Jamil.

Selaras dengan dorongan LAM Riau, Kapolda Riau Irjen Hery Heryawan menegaskan bahwa percepatan pembentukan WPR adalah prioritas utama pihak kepolisian. Kapolda memandang solusi ini sebagai langkah strategis untuk mengakhiri konflik dan kegiatan ilegal.

"Kami mendorong percepatan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Ini sebagai solusi legal agar masyarakat memiliki alternatif ekonomi yang sah dan berkelanjutan," kata Irjen Hery Heryawan.