SURAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menyerukan kolaborasi erat antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemerintah daerah, dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Ini penting demi menjaga kualitas ekosistem informasi nasional.

Hal itu disampaikan Meutya saat menghadiri acara Pengukuhan Pengurus PWI Pusat di Monumen Pers Nasional, Solo, Sabtu (4/10/2025). Dalam sambutannya, Meutya menekankan pentingnya peran PWI sebagai penjaga etika jurnalistik dan mitra strategis dalam membangun ruang informasi publik yang sehat.

“Mari kembali bersandar pada karya jurnalistik yang beretika, yang lahir dari media-media arus utama. Media konvensional tetap jadi garda terdepan di tengah derasnya arus informasi digital,” ujar Meutya.

Menurutnya, di tengah maraknya disinformasi dan hoaks, media arus utama bersama PWI tetap menjadi filter penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan berimbang. Ia menyebut, wartawan yang tergabung dalam PWI harus terus mendapat pembinaan agar tetap profesional dan kredibel.

Mantan Ketua Komisi I DPR RI itu juga menyoroti pentingnya peran media dalam pembangunan daerah. Ia menilai media bukan hanya sebagai penyampai informasi, tapi juga sebagai mitra pengawasan publik yang membantu memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat.

“Demokrasi kita tidak akan tumbuh sehat tanpa kehadiran pers yang independen dan profesional,” kata Meutya.

Sebagai langkah konkret, Meutya menegaskan bahwa Kementerian Komdigi akan mendorong regulasi yang aspiratif dan memudahkan kerja sama antara pemerintah dengan organisasi wartawan. Ia bahkan menyebut bahwa kerja sama antara PWI dan pemerintah daerah harus bersifat wajib.

“Kami akan sampaikan ke seluruh kepala dinas Kominfo provinsi, agar mereka paham pentingnya bermitra dengan PWI. Pemerintah daerah wajib bekerja sama dengan teman-teman PWI di setiap wilayah,” tegas Meutya.

Lebih lanjut, ia berharap kerja sama ini tidak berhenti di level seremonial saja, melainkan diwujudkan dalam bentuk nyata seperti program komunikasi publik, pelatihan jurnalistik, dan literasi digital yang menyentuh masyarakat secara langsung.“Saya titip ke Pak Wamen dan Ibu Dirjen, bahasa wajib ini harus dijalankan. Pemerintah harus mendukung PWI dan seluruh ekosistem media tanah air,” tandasnya.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan insan pers, Meutya optimistis bahwa masyarakat akan lebih terlindungi dari informasi palsu, dan kualitas demokrasi di Indonesia akan terus meningkat.