PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, menyoroti pentingnya proses seleksi 20 jabatan eselon II atau Pejabat Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dilakukan secara netral, profesional, dan berbasis kompetensi.

Ia mengingatkan agar pengisian posisi strategis ini tidak dijadikan ajang balas budi atau politik kedekatan.

"Harapan kita, seleksi dilakukan secara netral dan profesional. Orang-orang yang terpilih harus betul-betul mampu memajukan Riau untuk yang lebih baik," ujar Budiman, Jumat (3/10/2025).

Menurutnya, jabatan tinggi di Pemprov Riau bukan sekadar untuk mengisi kekosongan, tetapi harus diberikan kepada sosok yang benar-benar memahami bidangnya dan mampu menggerakkan organisasi secara optimal.

Budiman menegaskan bahwa jika orang yang menduduki jabatan tidak sesuai kapasitas dan keahlian, maka kinerja instansi akan menurun. Ia mencontohkan, pengelolaan sektor pendapatan daerah seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membutuhkan sosok profesional dan visioner.

"Bapenda ini harus bisa mengejar potensi pajak yang masih banyak belum tergarap. Kita butuh orang profesional dan punya visi untuk memajukan sektor ini," tambahnya.

Ia menyebutkan ada lima sektor pajak utama yang seharusnya bisa digali lebih dalam, terutama dari aktivitas perusahaan besar di Riau. Menurutnya, keberhasilan Bapenda dalam mengelola potensi pajak akan menjadi kunci peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian pembiayaan pembangunan.

"Kita ingin pejabat dipilih yang profesional, bukan karena like and dislike. Kalau pejabatnya dipilih hanya karena kedekatan, bukan karena kemampuan, maka jangan harap Riau bisa maju. Kita butuh pejabat yang punya ide dan benar-benar mau bekerja, bukan yang hanya duduk diam," tegas Budiman.

Ia pun berharap, proses seleksi yang sedang berlangsung benar-benar bebas dari kepentingan politik dan bisa menghasilkan pejabat yang layak, kompeten, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Riau.