PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan tanggapan resmi Gubernur Riau terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun 2025. Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Riau yang digelar pada Senin (29/9/2025).

Dalam penyampaiannya, Syahrial menegaskan bahwa seluruh masukan dan saran dari fraksi-fraksi merupakan hal penting yang akan menjadi acuan dalam penguatan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian dan partisipasi aktif DPRD dalam pembahasan APBD-P.

"Seluruh saran dan masukan merupakan hal penting untuk kelancaran pembangunan daerah. Dengan itu, kita berharap pembangunan dapat berjalan baik demi kesejahteraan masyarakat Riau," ujarnya.

Syahrial memaparkan bahwa anggaran belanja dalam Perubahan APBD tahun ini difokuskan pada empat prioritas utama. Keempatnya mencakup pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, efektivitas serta efisiensi pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, dan penanganan bencana.

Selain itu, pemerintah juga terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui program Riau Bermarwah. Program ini masih akan berjalan hingga 15 Desember mendatang dan mencakup berbagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengelolaan pajak alat berat dan kendaraan bermotor, serta penyempurnaan sistem pembayaran berbasis digital.

Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian belanja daerah dengan proyeksi pendapatan yang realistis. Pemerintah Provinsi Riau, menurutnya, berkomitmen menyelesaikan persoalan tunda bayar dan tunda salur dari tahun anggaran sebelumnya.

"APBD-P 2025 difokuskan untuk penyelesaian tunda bayar tahun 2024 termasuk tunda salur tahun 2024, sehingga anggaran 2026 memiliki ruang fiskal yang lebih sehat dan pembangunan daerah bisa berjalan lebih optimal," jelas Syahrial dikutip dari MCRiau.

Dengan penguatan arah kebijakan tersebut, pemerintah berharap perubahan APBD ini mampu menjawab kebutuhan strategis dan mendukung percepatan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.