PELALAWAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan, melalui Komisi IV, meminta PT Peputra Serikat Jaya (PSJ) untuk memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal dan lebih transparan terkait data CSR. Rekomendasi ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan di Ruang Rapat Komisi IV, Selasa (16/9/2025).

RDP ini kembali digelar setelah pertemuan sebelumnya menemui kebuntuan karena tidak dihadiri oleh jajaran petinggi perusahaan. Ketua DPRD Pelalawan, Syafrizal SE, yang memimpin langsung rapat, menegaskan pentingnya perusahaan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

"Kami harapkan PT. PSJ dalam waktu secepatnya bisa menjalankan rekomendasi yang kami berikan, sehingga tak perlu lagi ada RDP-RDP selanjutnya," kata Syafrizal usai RDP.

Beberapa persoalan mencuat dalam rapat, di antaranya terkait rendahnya jumlah pekerja lokal dan penyaluran CSR yang dinilai tidak merata. Presiden BEM Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan (ITP2I) melaporkan bahwa hanya satu pekerja lokal dari Gondai yang dipekerjakan. Selain itu, CSR perusahaan hanya diberikan untuk guru mengaji, sementara sektor pendidikan lainnya diabaikan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur PT PSJ, Sudiono, didampingi humas perusahaan, Saputra Hidayana, menjelaskan bahwa perusahaan telah melaporkan CSR tahun 2023 dan akan melaksanakannya di tahun 2024 untuk guru mengaji. Terkait tenaga kerja lokal, ia menyebut ada empat pekerja dari Gondai, terdiri dari tiga satpam dan satu mandor. Perusahaan juga akan mempertimbangkan pemberian beasiswa untuk satu mahasiswa ITP2I.

Wakil Ketua Komisi IV, Supratman SE, berharap PT PSJ, yang telah beroperasi hampir 30 tahun, dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Pihak DPRD meminta perusahaan menyerahkan data lengkap karyawan lokal dan laporan CSR paling lambat satu minggu setelah RDP.