PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah konkret dalam pembangunan jembatan layang (flyover) di Simpang Garuda Sakti, Kota Pekanbaru, dengan memproses pembayaran ganti rugi lahan senilai Rp100 miliar. Pembebasan lahan ini menjadi tahapan krusial sebelum proyek strategis nasional itu bisa dimulai pada tahun 2026.    

“Prosesnya tinggal pembayaran, karena yang punya lahan sudah menyetujui. Nilai ganti rugi mencapai Rp100 miliar, dan nantinya dana itu akan diganti lagi oleh pemerintah pusat melalui proyek lain yang kita usulkan, seperti pembangunan jalan provinsi,” ujar Gubernur Riau, Abdul Wahid, di Pekanbaru, Kamis (11/9/2025).

Proyek ini akan sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pemprov Riau sendiri telah menandatangani kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Bina Marga, sebagai tindak lanjut dari studi kelayakan yang telah rampung tahun ini.   Gubernur Wahid menyampaikan bahwa proses pembangunan akan berlanjut ke tahap Detail Engineering Design (DED) pada tahun 2026, sebelum fisik proyek mulai dikerjakan.  

Pembangunan flyover ini dinilai sangat mendesak, mengingat kondisi lalu lintas di Simpang Garuda Sakti yang semakin padat dan sering menimbulkan kemacetan parah, khususnya pada jam sibuk.    

“Kemacetan di jalur ini sudah sangat parah. Warga bisa terjebak berjam-jam. Ini bukan lagi soal kenyamanan, tapi sudah mengganggu aktivitas harian dan distribusi logistik,” tegas Wahid.    

Jalan nasional ini merupakan akses utama yang menghubungkan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan jalur penting menuju Provinsi Sumatera Barat. Volume kendaraan terus meningkat, baik dari kendaraan pribadi, logistik, hingga transportasi antarprovinsi.  

Gubernur menekankan bahwa keberadaan flyover ini tidak hanya bertujuan mengurai kemacetan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.    

“Dengan flyover ini, distribusi barang dan jasa akan jauh lebih lancar. Artinya, ekonomi masyarakat bisa bergerak lebih cepat, efisiensi meningkat, dan investasi bisa lebih mudah masuk,” ujarnya.    

Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur ini juga akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang selama ini terdampak kemacetan berkepanjangan.

Keberhasilan pembangunan Flyover Garuda Sakti menunjukkan adanya sinergi kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemprov Riau aktif menawarkan solusi dan proyek pengganti atas dana pembebasan lahan yang ditanggung terlebih dahulu.    

“Ini bentuk kolaborasi yang konkret. Kita siap mendukung pembangunan nasional dengan menyiapkan segala yang dibutuhkan, termasuk soal lahan. Pemerintah pusat pun merespons dengan komitmen pendanaan penuh,” kata Wahid.