PEKANBARU – Komisi II DPRD Kota Pekanbaru bersama Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) membahas alokasi anggaran dan pelaksanaan program ketahanan pangan di Pekanbaru.

Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Zainal Arifin, menyampaikan bahwa anggaran Dinas Ketahanan Pangan tahun ini diperoleh dari pergeseran APBD dengan total kurang lebih Rp9,8 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai gaji pegawai, kebutuhan operasional kegiatan, hingga pembayaran tunda bayar.

"Untuk tahun 2025, jumlah tunda bayar yang disampaikan mencapai Rp341 juta. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama, agar beban anggaran tidak menumpuk di tahun berikutnya," ujar Zainal Arifin, Kamis (11/9/2025).

Selain pembahasan anggaran, program Gerakan Pangan Murah juga mendapat perhatian khusus. Program ini dirancang sebagai upaya pemerintah dalam menekan laju inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

Zainal menyebutkan, tahun ini gerakan pangan murah dijadwalkan berlangsung sebanyak 30 kali. Dari jumlah tersebut, 20 kali kegiatan telah terlaksana di berbagai titik di kota Pekanbaru. Untuk sisa pelaksanaan, pihaknya meminta agar sasaran penerima manfaat diperhatikan secara serius.

"Ke depan, kami mengusulkan agar pangan murah difokuskan pada wilayah dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah supaya lebih tepat sasaran. Selain itu, dalam setiap titik pelaksanaan juga dibatasi hanya 200 paket agar distribusi lebih merata," tambahnya.

Menurutnya, keterbatasan jumlah paket yang tersedia memang harus diimbangi dengan pemetaan wilayah yang tepat. Dengan begitu, program pangan murah tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar membantu masyarakat yang kesulitan membeli kebutuhan pokok di pasaran.

Komisi II DPRD Pekanbaru juga menegaskan pentingnya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program tersebut. Evaluasi diharapkan bisa memastikan efektivitas anggaran, transparansi kegiatan, serta dampaknya terhadap stabilisasi harga pangan di tingkat lokal.

Dengan adanya penguatan anggaran dan perbaikan pelaksanaan program, pemerintah Kota bersama DPRD berharap upaya menjaga ketahanan pangan bisa lebih maksimal, sekaligus mengurangi beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga sembako.