PEKANBARU - Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan larangan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk menggunakan mobil dinas saat mudik Lebaran. Ia bahkan mengancam akan mencopot pejabat yang nekat melanggar aturan tersebut.

"SAya larang mobil dinas digunakan saat Lebaran. Kalau untuk keperluan tugas boleh, seperti pengecekan sembako, pangan, dan kegiatan dinas lainnya," ujar Wahid usai memimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025 di Mapolda Riau, Kamis (20/3/2025).

Gubernur menegaskan bahwa sanksi tegas akan diberlakukan bagi mereka yang terbukti menyalahgunakan kendaraan dinas. Sanksi tersebut mulai dari penurunan pangkat hingga pencopotan dari jabatan.

"Kalau ada yang nekat, tentu ada sanksinya. Bisa berupa penurunan pangkat, bahkan pemberhentian dari jabatan," tegas Wahid.

Menurut Wahid, kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa aset negara digunakan secara bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa mobil dinas bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menunjang tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Mobil dinas itu milik negara, bukan milik pribadi. Jadi, penggunaannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.

Larangan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menegakkan disiplin dan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara. Wahid berharap para pejabat dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menggunakan fasilitas yang diberikan dengan bijak.

"Mari kita gunakan fasilitas negara dengan sebaik-baiknya, demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah," pungkasnya dikutip dari MC.Riau.

Kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang menilai langkah tersebut sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (*)