PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid tidak banyak berkomentar terkait anggaran APBD Riau yang dialokasikan untuk instansi vertikal, salah satunya adalah rumah dinas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau yang mencapai Rp 10 miliar dan menjadi sorotan publik.

Abdul Wahid awalnya membahas kunjungannya ke Kantor Kejati Riau, di mana ia membahas potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama Korps Adhiyaksa.

"Sama Pak Kajati dan jajaran Kejati Riau. Ya biasa, dalam rangka optimalisasi kinerja pemerintah. Termasuk menggali potensi PAD (pendapatan asli daerah) kita yang mau sama-sama kita kerjakan," kata Abdul Wahid dilansir dari Detik Sumut, Selasa (18/3/2025).

Ia kemudian menjelaskan bahwa APBD Riau mengalami defisit anggaran dan tunda bayar yang mencapai Rp 3,5 triliun, yang perlu diinventarisasi.

Defisit dan tunda bayar ini merupakan akumulasi utang tahun 2024, gaji pegawai, dan tunda salur akibat pengurangan dan pendapatan yang tidak terealisasi.

"Kalau tidak kita rasionalisasi kegiatan di 2025 maka dia mengalami defisit Rp 3,5 triliun lebih kurang. Maka kebijakan kita harus ada yang rasionalisasi dan koreksi," kata Wahid.

Rasionalisasi dan koreksi kegiatan disebut akan berdampak pada infrastruktur. Hanya saja ia memastikan tidak akan ada jalanan yang putus hingga berdampak ke ekonomi masyarakat.

"(Infrastruktur) pasti terdampak semua. Tapi saya jamin tidak ada jalan yang putus dan tidak bisa dilewati karena berkaitan ekonomi masyarakat," kata Wahid.

Ketika ditanya mengenai anggaran miliaran untuk rumah dinas Kejati, Abdul Wahid memilih untuk tidak banyak berkomentar. Ia hanya menegaskan bahwa prioritas utama adalah pelayanan publik.

"Pokoknya kita dahulukan pelayanan publik. Nanti kita pasti utamakan untuk pelayanan publik, ya nanti ya," tegas Wahid didampingi Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riau Taufik OH dan Wakajati Riau Rini Hartati.