PEKANBARU - Sekelompok massa mengenakan seragam putih-hitam yang tergabung dalam Forum Aliansi PPPK dan CPNS Riau menggeruduk gedung DPRD Riau, Senin (10/3/2025) siang.

Aksi ini dilakukan peserta yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dari berbagai formasi, termasuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, honorer, dan tenaga teknis di Riau.

Aksi yang bertepatan dengan hari ke-10 Ramadan 1446 Hijriyah itu, dipicu oleh kebijakan pemerintah yang menunda penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CASN/PPPK angkatan 2024.

Para peserta yang lolos seleksi tahun 2024 ini merasa dirugikan dengan keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang mengeluarkan surat penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK 2024.

Mereka menuntut kejelasan dan keadilan atas nasib mereka, terutama karena sebagian besar telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dengan harapan segera diangkat sebagai PPPK atau CASN.

Koordinator Forum Aliansi PPPK dan CPNS Riau, Abunazar menyatakan, aksi ini mewakili lebih dari 23 ribu peserta yang lolos seleksi di Riau.

"Kami mewakili ribuan honorer se-Riau dari berbagai instansi yang sudah ditetapkan lulus CASN/PPPK tahun 2024, mendesak pemerintah segera mengeluarkan SK, karena banyak kawan-kawan yang sudah resign dari pekerjaan lamanya, tetapi ternyata SK-nya ditunda," ujar Abunazar dalam orasinya di depan gedung DPRD Riau.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap ketidakpastian yang dialami oleh para peserta seleksi. Mereka berharap DPRD Riau dapat menjadi perantara untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.

"Kami datang ke sini karena kami percaya DPRD Riau bisa membantu menyampaikan suara kami ke pemerintah pusat. Ini tentang masa depan kami dan keluarga kami," tambah Abunazar.

"Saya sudah mengabdi sebagai tenaga honorer selama 8 tahun. Ketika lolos seleksi PPPK, saya merasa ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Tapi sekarang, SK-nya ditunda. Kami merasa dipermainkan," ujar salah satu peserta aksi, tenaga honorer di bidang operator Kanwil Kemenag Siak.

Aksi ini mendapat perhatian luas dari masyarakat, terutama karena melibatkan ribuan tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian status.

Beberapa anggota DPRD Riau pun menyambut massa aksi dan berjanji akan membawa aspirasi mereka ke tingkat pusat.

"Kami memahami keresahan yang dialami oleh para peserta seleksi. DPRD Riau akan segera mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik," ucap salah satu anggota DPRD Riau yang enggan disebutkan namanya.

Editor: Barkah