PEKANBARU - Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi sejak awal tahun lalu. Penetapan status akan berlangsung hingga 31 Maret 2025.

"Untuk status siaga bencana Hidrometeorologi sudah ditetapkan sejak awal tahun lalu hingga 31 Maret. Kita lihat kalau masih terjadi banjir, bisa saja kembali diperpanjang," kata Kepala BPBD Damkar Riau M Edy Afrizal.

Dikatakan Edy, selain tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota juga sudah ada yang menetapkan status serupa. Yakni kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Kampar dan Kuantan Singingi.

Dengan penetapan status tersebut, pihaknya akan lebih mudah untuk melakukan koordinasi dalam hal pemberian bantuan dan juga penangangan bencana.

"Kami juga membentuk posko induk untuk koordinasi bencana banjir ini di kantor Dinas Sosial Riau," sebutnya.

Dengan sudah ditetapkannya status siaga bencana hidrometeorologi tersebut, menurutnya juga tidak menutup kemungkinan pihaknya akan meminta bantuan ke pemerintah pusat. Namun untuk saat ini, jumlah bantuan yang dimiliki Pemprov Riau masih mencukupi.

"Setelah kami hitung anggaran dan bantuan masih cukup. Tapi tidak menutup kemungkinan kami akan minta bantuan kepada pemerintah pusat," ujarnya. 

Pihaknya juga mencatat dari bencana tersebut masyarakat yang terdampak terdata sebanyak 3.500 Kepala Keluarga (KK) dengan total 13.813 jiwa. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak terdampak yakni di Kabupaten Kampar yakni sebanyak 2.148 KK dengan 7.473 KK.

"Kemudian Kabupaten Rohul ada 610 KK yang terdampak dengan 2.373 jiwa. Kabupaten Inhu 335 KK dengan 1.340 jiwa dan Kota Pekanbaru sebanyak 407 KK dengan 1.628 jiwa," paparnya. 

Sementara itu untuk rumah yang terdampak banjir dari laporan yang pihaknya terima ada 2.672 unit. Fasilitas pendidikan enam unit, fasilitas umum 16 unit serta sawah dan kebun yang terdampak seluas 8.330 Ha.

Penulis: Yuni

Editor: Riki