PEKANBARU – Gubernur Riau Abdul Wahid menyoroti penerimaan pajak daerah (PAD) yang stagnan. Pendapatan daerah dari pajak masih bertahan di angka Rp1,5 triliun dalam dua tahun terakhir (2023-2024).

Bersama Wakil Gubernur SF Hariyanto, Abdul Wahid menggelar rapat evaluasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau pada Selasa (4/3/2025), membahas strategi untuk mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pertemuan tersebut, Wahid menekankan bahwa pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar menjadi faktor utama stagnasi PAD. Ia mempertanyakan anomali antara meningkatnya jumlah kendaraan serta konsumsi BBM dengan penerimaan pajak yang tak ikut naik.

"Bapenda ini adalah kas daerah. Uang dan nafas kita ada di sini. Mengapa pendapatan kita stagnan? Harus ada solusi agar penerimaan pajak bisa maksimal," tegas Wahid.

Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian serius. Wahid mengungkapkan bahwa hanya 30%-40% masyarakat yang patuh membayar pajak, sementara sisanya masih mengabaikan kewajibannya.

Salah satu temuan mencolok adalah ketidaksesuaian tarif pajak kendaraan, di mana terdapat truk yang seharusnya membayar pajak lebih tinggi, tetapi justru dikenakan pajak seperti sedan.

> "Ini aneh, dan sampai hari ini masih terjadi. Harus ada perbaikan agar sistem pajak kita lebih adil dan sesuai aturan," ujar Wahid.

Sebagai langkah tegas, Wahid mengusulkan agar nama-nama perusahaan dan instansi pemerintah yang menunggak pajak diumumkan secara terbuka.

"Jangan hanya rakyat yang ditagih pajak, sementara perusahaan dan instansi pemerintah justru menunggak. Ini bagian dari transparansi yang harus kita dorong," tambahnya.

Untuk mempermudah pembayaran pajak, Pemprov Riau berencana membentuk unit khusus yang akan memberikan layanan lebih fleksibel, terutama terkait persyaratan KTP yang selama ini dianggap menyulitkan masyarakat.

Ke depan, digitalisasi akan semakin dimaksimalkan dengan menggandeng Bank Riau Kepri (BRK) Syariah dan perbankan lainnya agar layanan pajak lebih mudah diakses, terutama di daerah terpencil.

"Dengan digitalisasi, kita harap pembayaran pajak lebih mudah dan transparan, sehingga pendapatan daerah bisa meningkat," pungkas Wahid dikutip dari MC.Riau.

Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan PAD, sehingga pembangunan daerah tidak terkendala akibat keterbatasan anggaran. (*)